JABAR EKSPRES – New York City (NYC) memberlakukan larangan TikTok pada perangkat pemerintah untuk keamanan. Sejak arahan dikeluarkan, perintah telah diberlakukan yang segera melarang pegawai kota mengunduh, menggunakan, atau mengakses situs web TikTok di perangkat apapun milik pemerintah kota.
Dalam sebuah pernyataan kepada The Verge, pejabat pemerintah New York City menekankan pentingnya penggunaan media sosial yang aman oleh penduduk kota dan mengakui upaya berkelanjutan NYC Cyber untuk melindungi data penduduk.
Arahan tersebut sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Kantor Manajemen dan Anggaran AS, yang sebelumnya telah membatasi penggunaan TikTok di perangkat pemerintah. Selain itu, undang-undang federal baru-baru ini semakin mendukung sikap kota dalam penegakan hukum.
Kekhawatiran tersebut berasal dari koneksi aplikasi ke raksasa teknologi China ByteDance, meningkatkan kekhawatiran bahwa aplikasi tersebut dapat memfasilitasi pengumpulan data untuk tujuan pengawasan.
Selain itu, ByteDance, perusahaan induk TikTok, menghadapi tuntutan hukum karena mengumpulkan data sensitif, termasuk pemindaian wajah, melalui aplikasi CapCut.
Baca Juga: Viral di TikTok Oknum TNI Diduga Menculik dan Mengeroyok Pengusaha Agus Warmon
Ketakutan ini telah menyebabkan banyak negara bagian AS membatasi penggunaan TikTok pada perangkat milik pemerintah, dan Montana khususnya telah memberlakukan larangan di seluruh negara bagian.
TikTok telah dilarang sebagian atau seluruhnya di negara-negara berikut: Afghanistan, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, India, dan Selandia Baru.
Di Belanda, meski bukan larangan langsung, para pejabat disarankan untuk menghindari penggunaannya. Selain itu, Norwegia telah melarang TikTok di perangkat pemerintah sambil mengizinkan pejabat untuk menggunakannya di perangkat pribadi mereka untuk tujuan kerja.
Keputusan Kota New York menggarisbawahi perdebatan yang sedang berlangsung tentang keamanan TikTok dan hubungannya dengan perusahaan teknologi China.
Sementara TikTok mempertahankan komitmennya terhadap privasi dan keamanan pengguna, hubungannya dengan ByteDance, ditambah dengan kekhawatiran tentang potensi pengaruh pemerintah China, telah mendorong tindakan luas untuk mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan aplikasi di perangkat pemerintah.
