Jabar Ekspres – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), kini tengah mewacanakan proses pembangunan Cable Car atau kereta gantung di Wilayah Cekungan Bandung.
Bahkan hal itu juga, sempat disampaikan langsung Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat mengelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Sate Bandung, pada beberapa waktu lalu
BACA JUGA: Jabar Optimis Rebana Menjadi Magnet Kawasan Ekonomi Baru
Menanggapi adanya wacana tersebut, kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Iendra Sofyan mengatakan bahwa rencana pembangunan di Wilayah Cekungan Bandung sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 tahun 2018 tentang pengendalian masalah tata ruang di Cekungan Bandung.
Bahkan Iendra juga menambahkan, untuk rencana awal Pemprov Jabar telah mewacanakan pembangunan transportasi seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan Light Rail Transit (LRT).
“Tapi kalau Kota Bandung di bikin LRT yang melintang sana sini, itu ditakutkan heritage nya akan hilang. Dan yang kedua, yang sifatnya pegunungan, memang sangat pas jika dibuat Cable Car,” ujarnya dalam Diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) yang digelar PWI Pokja Gedung Sate, di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis (10/8).
Iendra mengungkapkan, rencana tersebut juga telah dibahas oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama Presiden Joko Widodo (Jokwi). Bahkan dalam kesempatan itu juga, kaya dia Presiden langsung meminta konsep Cable Car yana diwacanakan oleh Ridwan Kamil.
“Jadi pak presiden minta ke pak Gubernur tolong di konsepkan Cable car nya, dan mungkin akan digunakan di IKN. Dan kemarin dipersilahkan ada sedikit pertemuan di Istana Negara dan disitu diminta (lagi Konsepnya). Tapi nanti ada pertemuan lagi di akhir Agustus (2023), untuk menyiapkan lebih teknis lagi dan kebutuhan anggarannya betapa,” ungkapnya
Meski begitu, Iendra menuturkan bahwa wacana pembangunan Cable Car di Wilayah Cekungan Bandung tersebut, memiliki biaya yana cukup besar. Sehingga dengan hal itu, ia menyebut wacana tersebut membutuhkan suntikan dari Pemerintah Pusat.
“Jadi pak Gubernur melihat dan menyampaikan bahwa, transportasi masal ini perlu biaya besar dan perlu Pemerintah pusat turun. Kalau hanya daerah, tidak akan mampu. Dan ini diamini melalui pak gubernur ke presiden, dan diminta perencanaan yang lebih detail, dan insyaallah di akhir Agustus (2023) ada pertemuan lagi,” pungkasnya
