Selama PPDB berlangsung Disdik juga menerima aduan melalui kanal resmi pengaduan sebanyak 2643 aduan. Serta aduan secara langsung melalui sekretariat sebanyak 354 aduan. Berbagai aduan itu juga telah ditangani.
BACA JUGA: DPRD Jabar Sesalkan Pembatalan 4 Ribu Siswa Curang PPDB, Dorong Siswa Mengadu ke KPAI
Kultur dan Standarisasi Sekolah Belum Merata
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan turut memberikan sumbangsih pemikiran terkait berbagai akal bulus PPDB Jabar. Menurutnya ada berbagai alasan yang membuat masyarakat nekat melakukan berbagai cara untuk bisa memasukkan anaknya ke sekolah tertentu. Tidak sedikit mereka mensiasati aturan dengan berbagai cara.
Cecep menguraikan, persoalan mendasar masyarakat berlomba-lomba untuk bisa masuk ke sekolah favorit atau unggul karena belum meratanya fasilitas pendidikan di Jabar. Masyarakat masih menilai adanya sekolah-sekolah tertentu yang memiliki predikat unggul atau favorit.
“Standarisasi sekolah perlu dilakukan,” jelasnya.
Menurut Cecep, kultur terhadap sekolah unggulan itu masih lekat. Sehingga berbagai siasat kerap dilakukan orang tua siswa agar anaknya bisa masuk ke sekolah tersebut.
BACA JUGA: Ridwan Kamil akan Tindak Tegas Pelaku Kecurangan PPDB Terutama di Jalur Zonasi
Aturan Tidak Melarang Pindah KK
Nitip Kartu Keluarga (KK) ke lokasi terdekat sekolah favorit kerap jadi strategi orang tua saat PPDB. Hal itu untuk mengakali PPDB dari jalur zonasi. Nampaknya celah itu sering dimanfaatkan masyarakat karena regulasi memang tidak melarang adanya perpindahan penduduk atau pindah KK.
Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jabar Engkus Sutisna mengungkapkan, siapapun memang diperbolehkan numpang di KK selama mengikuti prosedur yang ditentukan. Hal itu juga mengacu pada Perpres No 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
“Perpindahan penduduk adalah hak warga negara. Jadi dari segi administrasi penduduk dimungkinkan untuk pindah,” ucapnya.
Kucing-kucingan Kuota Sekolah Negeri
Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKKS) Ade Hendriana turut berpendapat terkait sejumlah akal bulus dalam proses PPDB di Jabar. Menurutnya, kuota untuk sekolah negeri perlu ditertibkan. Artinya ada kesesuaian antara SK yang dikeluarkan dan realitas di lapangan.
