BANDUNG, JABAR EKSPRES – Penyerahan Dwiwarna Treasury Award Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 dan IKPA Semester I Tahun 2023 Satuan Kerja (Satker) Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat digelar secara hybrid di Aula Soekarno, Gedung Dwi Warna, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Bandung serta melalui zoom meeting pada Rabu, 26 Juli 2023.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara Penyerahan Dwiwarna Treasury Award Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 dan IKPA Semester I Tahun 2023 Satuan Kerja Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat.
“Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif antara 2 bidang yaitu Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I dan Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,” kata Heru.
Dalam kesempatan ini disampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah telah melaksanakan suatu reformasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dengan menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) atas seluruh Satker K/L di tanah air yang berjumlah lebih dari 20 ribu Satker.
“Dengan berhasilnya implementasi SAKTI oleh seluruh satker di tanah air termasuk di Provinsi Jawa Barat, maka Laporan Keuangan Pemerintah menjadi lebih berkualitas, dapat diandalkan, dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan seperti Parlemen, masyarakat, dunia internasional, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” imbuhnya.
BACA JUGA: Pengembangan Integrated Farming, Pemkab Sumedang Diciprat Rp25 Miliyar
Lebih lanjut Heru menjelaskan, Laporan Keuangan yang andal dan berkualitas memudahkan Pemerintah dalam mengambil keputusan dan mendapatkan persetujuan Parlemen seperti prioritas anggaran dan alokasi pendanaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan rating investasi atau bisnis di Indonesia dalam wujud peningkatan aliran dana masuk ke tanah air yang bermanfaat bagi pembangunan. Peningkatan rating investasi misalnya akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, di antaranya rendahnya biaya pinjaman atau cost of fund.
“Laporan Keuangan yang dihasilkan SAKTI akan memudahkan proses audit oleh BPK dan tindaklanjutnya oleh Satker K/L. Oleh karena itu, SAKTI mendapat apresiasi dari BPK sebagai sumber informasi yang dipercaya dan berkontribusi bagi tercapainya opini tertinggi BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022. Opini WTP telah tujuh kali berturut-turut diterima oleh Pemerintah Pusat, dan pada tahun 2022 jumlah K/L penerima WTP meningkat tajam menjadi sebanyak 81 dari seluruh 82 K/L (98,78 persen),” jelas Heru.
