JABAR EKSPRES – Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Pique menyatakan dukungannya terhadap rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Karena ini adalah negara berdaulat yang juga memiliki politik berdaulat, semua misi diplomatik harus mematuhi peraturan domestik [Indonesia],” katanya mengutip dari Antara, Kamis (27/7)
Vincent mengatakan bahwa Uni Eropa akan tetap berkantor di Jakarta jika saatnya tiba, meskipun delegasi Uni Eropa di Indonesia telah menegaskan keinginannya untuk pindah ke IKN.
BACA JUGA : Arab Saudi Tertarik untuk Investasi Kebun Sawit di Indonesia
“Nantinya, kami harus tetap berkantor di Jakarta untuk urusan bisnis, budaya, konsuler, pendidikan dan ASEAN, jadi kami harus mencari solusi yang realistis,” ujarnya
“Tentu saja, ini juga akan menjadi tantangan logistik dan keuangan bagi kami,” tambah Vincent.
Tahun lalu, pejabat IKN mengumumkan bahwa 21 negara anggota Uni Eropa telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.
“Minat negara-negara Uni Eropa terhadap pengembangan IKN akan diupayakan secara serius untuk memenuhi harapan pemerintah bahwa 80% pendanaan akan berasal dari investor,” ujar Bambang Susantono, Direktur IKN Institute.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara lembaga IKN dengan sejumlah pejabat Uni Eropa dari Italia, Polandia, Belgia, Hungaria, Rumania, Swedia dan negara lainnya.
BACA JUGA : Kelompok Islamophobia ‘Danske Patrioter’ Denmark Membakar Al-Quran
Indonesia memperkirakan bahwa pembangunan IKN akan menelan biaya sebesar US$35 miliar (sekitar Rp5.247 triliun), dimana 20% dari biaya tersebut diharapkan berasal dari APBN dan 80% sisanya akan didanai melalui kerjasama pemerintah-swasta. Ini adalah
Pemerintah telah merumuskan rencana pembangunan IKN yang mencakup lima tahap pembangunan dari tahun 2022 hingga 2045. Saat ini, pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan IKN melalui Kementerian PUPR dengan tingkat konstruksi mencapai 29% sebagai persiapan menyambut HUT RI tahun depan.
Gedung-gedung yang telah selesai dibangun antara lain Kantor Presiden, Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kantor Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kantor Presiden. Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.