JABAR EKSPRES – Forum Orang Tua Siswa Provinsi Jawa Barat (Fotusis Jabar) mengaku telah menerima laporan terkait proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 khususnya yang menggunakan jalur zonasi.
Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subawanto mengungkap selama proses pendaftaran PPDB berlangsung, banyak menerima aduan dari para orang tua yang merasa dirugikan.
“Yang paling banyak di (pendaftaran) sistem zonasi. Karena kan dari afirmasi pertama itu ada orang pintar dan ada orang miskin, dan ada difabel juga,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (22/7).
Dwi mengatakan, ada ratusan lebih aduan yang didapat oleh pihaknya. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, aduan tersebut rata-rata berkaitan dengan proses pendaftaran melalui sistem zonasi.
“Jadi lapor ke kami itu, seperti contoh jarak rumahnya dengan sekolah itu 400 meter, tapi sementara yang diterimanya yangg 900 meter. Jadi artinya, apa tetangga yang 900 meter ini itu memberikan uang agar anaknya bisa diterima. Nah yang ke-dua, mukin sejak jauh-jauh hari itu KK (Kartu Keluarga) nya sudah dirubah,” ucapnya.
Maka agar hal-hal tersebut tidak kembali terulang, Dwi meminta kepada pemerintah khususnya penyelenggara PPDB yakni Dinas Pendidikan (Disdik), mengeluarkan aturan atau kebijakan yang cukup tegas.
“Jadi ini apakah pemerintahanya yang tidak tegas atau masyarakatnya yang sudah cenderung berbuat curang. karena kalau tidak ada tindakan yang cukup tegas, ini akan terus terjadi di setiap tahunnya,” pungkasnya
Diketahui, sebanyak 4.791 calon siswa SMA, SMK, dan SLB di Jabar diberi tindakan tegas oleh Pemerintah dengan cara diskualifikasi atau ditolak saat proses pendaftaran PPDB tahun ajaran 2023/2024.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, Ribuan siswa tersebut ditolak akibat berupaya mengelabui sistem pendaftaran PPDB dengan cara-cara ilegal.
“Jadi mereka ini yang mendaftar dengan cara-cara ilegal seperti KK, domisili yang disiasati, itu sudah kita batalkan. Memang tidak ada drama-drama yang ekspektasi orang, tapi kita ini terstruktur ada tim pengaduan dan kita sudah membatalkan sebanyak 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili dan KK nya,” ucapnya beberapa waktu lalu
(San).
