Emil sapaanya berharap, hal itu bisa terwujud berdasarkan prinsip kearifan lokal yang harus menjadi dasar dari buah kebijakan.
“Kebijakan umumnya sama, tapi implementasi memang di era otonomi daerah itu harusnya lebih baik. Bahkan dulu saat saya jadi wali kota (Bandung), SMA diurusnya sama wali kota. Namun oleh aturan harus ke provinsi, padahal sebenarnya bisa lebih dekat kalau oleh kota atau kabupaten,” bebernya.
“Hal-hal begitu kalau memang ada wacana, ada ruang-ruang lebih otonom saya kira saya menyambut baik, nanti saya akan mengevaluasi dan tentunya koordinasi, kalau itu dilakukan kita ambil pilihan-pilihan yang baik untuk masyarakat Jawa Barat,” tandas Emil. (YUD)
