JABAR EKSPRES- Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Muna dan rumah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Muna, La Ode Gomberto.
Penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengkonfirmasi kabar mengenai penggeledahan tersebut. Ali Fikri menyatakan bahwa penggeledahan tersebut terkait dengan pengembangan penyidikan terhadap pengurusan dana PEN Kabupaten Muna.
Baca juga: Dugaan Fee Proyek ke DPRD Kota Bandung dari Kasus Suap Yana Mulyana, JPU KPK Ungkap Peran Dewan
Namun, Ali Fikri belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik maupun temuan yang ditemukan dalam kegiatan tersebut. Dia menyatakan bahwa hasil penggeledahan tersebut akan segera diumumkan setelah proses penggeledahan selesai. “Akan kami sampaikan nanti perkembangannya,” ujar Ali Fikri.
Beberapa waktu sebelumnya, Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba, telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK dalam pengembangan kasus dugaan suap dana PEN Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada tahun 2021.
Baca juga: Sidang Kasus Yana Mulyana Ungkap Ada Fee Proyek ke Dishub dan DPRD Kota Bandung
Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Tersangka penerima adalah mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, La Ode M Syukur Akbar.
*Sedangkan tersangka pemberi adalah Bupati Kolaka Timur yang saat ini nonaktif, Andi Merya Nur, yang juga merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang/jasa di Pemkab Kolaka Timur pada tahun anggaran 2021.
Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu adik Bupati Muna, L.M. Rusdianto Emba, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna, Sukarman Loke.
