JABAREKSPRES – Keberadaan Bangunan Sekolah untuk tingkat SMP dan SMA di Kota Bogor dikatakan belum ideal. Pada 2024 nanti Pemerintah Kota Bogor berencana akan membangun sekolah negeri baru untuk tingkat SMP dan SMA.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, pihaknya berencana akan membangun lima sekolah negeri baru.
‘’ Nanti kita bangun tiga untuk tingkat SMP dan dua untuk tingkat SMA,’’ kata Dedie kepada wartawan, Rabu, (12/07).
Untuk perencanaan ini, Pemkot Bogor sudah melakukan serangkaian kajian. Dimana hasilnya terdapat sejumlah SD yang muridnya berkurang.
Melihat kondisi itu, pihaknya bakal mengusulkan agar diubah menjadi tingkat SMP.
Selain itu untuk sekolah dasar yang berdekatan akan dilakukan merger menjadi SMP
Dengan begitu, di tahun depan akan ada penambahan sekitar dua sampai tiga SMP Negeri baru.
‘’Jadi nanti akan bertambah dari pembangunan dan merger beberapa SD,’’ ujar Didie.
Mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu memastikan, untuk pelaksanaan akan dilakukan tahun depan.
Rencana merger SD menjadi sekolah SMP saat tersebut, kata dia, saat ini sudah dalam tahap persiapan anggaran.
“Tahun ini sudah persiapan anggarannya, tahun depan sudah bisa dilaksanakan sebagian,” sebut Dedie.
Sementara, untuk penambahan tingkat SMA negeri yang saat ini berjumlah 10, Dedie menyebut sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pembangunan SMA Negeri 11 di Kota Bogor mulai dilaksanakan di kawasan Rancamaya, tahun depan.
Pemkot Bogor juga akan mengusulkan satu lahan milik pemerintah di Kayumanis untuk dijadikan SMA Negeri 12, di dekat kantor Dinas PUPR.
Dedie menegaskan, pembangunan sekolah negeri baru di Kota Bogor sepertinya baru bisa menjangkau lima sekolah terlebih dulu.
“Paling nambah 2-3 SMP baru, SMA tahun depan baru 1. Tapi untuk yang Tanahsareal akan kita usulkan tahun ini, mudah-mudahan tahun depan juga disetujui oleh Pemprov Jabar,” jelasnya.
Kendati demikian, adanya penambahan sekolah negeri baru itu akan membuat sebaran atau rasio pendidikan di semakin baik.
“Dan rasa keadilan masyarakat untuk mendapatkan sekolah terutama negeri, yang tentunya biayanya pasti lebih murah, fasilitasnya kurang lebih seperti swasta, itu bisa diakses oleh publik atau masyarakat,” paparnya.
