JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Papua telah mengumumkan bahwa per 1 Januari 2023, anggaran untuk program beasiswa mahasiswa telah dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Papua.
Aryoko Rumaropen, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua, menyatakan di Jayapura bahwa informasi mengenai penerima beasiswa di setiap provinsi, kabupaten, dan kota telah divalidasi dan diterima oleh penjabat gubernur.
Hal ini memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan mengenai pengelolaan keuangan otonomi khusus.
Rumaropen juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menegaskan kembali komitmennya kepada pemerintah pusat terkait pendanaan beasiswa bagi mahasiswa Papua.
Niat untuk melanjutkan program beasiswa tersebut telah dikomunikasikan kepada presiden dan wakil presiden, yang mengetuai Dewan Pengarah Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Namun, ada perubahan mekanisme pembiayaan sejak 1 Januari 2023. Tanggung jawab untuk mengelola dana beasiswa sekarang berada di tangan pemerintah daerah, bukan pemerintah provinsi.
Rumaropen menyebutkan bahwa mereka telah melunasi tunggakan program beasiswa Papua senilai Rp122 miliar (US$8 juta) untuk tahun fiskal 2022.
Pemerintah provinsi akan melaporkan penyelesaian tunggakan ini kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2023.
Jeri A. Yudianto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, menjelaskan bahwa pembayaran sekarang langsung dilakukan ke universitas atau mahasiswa.
Sebelumnya, pengelolaan beasiswa berada di bawah yurisdiksi pemerintah provinsi, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001.
Namun, dengan adanya perubahan peraturan pada tahun 2021, anggaran tersebut kini didistribusikan langsung ke pemerintah daerah yang lebih kecil.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wetipo menyatakan kepuasannya atas kebijakan pemerintah provinsi dalam menyelesaikan tunggakan biaya beasiswa.
Ia menyebutkan bahwa dirinya bersama Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, telah bertemu dengan 3.900 mahasiswa untuk membahas tunggakan tersebut.
