Drama Pertanggungjawaban Hukum: OceanGate vs. Keluarga Korban Kapal Wisata Selam Titanic

Seorang pakar hukum menyatakan bahwa masih ada banyak contoh di mana keluarga korban tetap dapat mengajukan tuntutan meskipun telah menandatangani surat pernyataan melepaskan tuntutan. Namun, sampai penyebab ledakan diketahui, belum dapat ditentukan apakah surat pernyataan tersebut berlaku.

Hingga saat ini, keluarga korban belum dapat dihubungi, dan belum diketahui apakah mereka akan mengajukan tuntutan atau tidak.

OceanGate sendiri merupakan sebuah per usahaan kecil yang berbasis di Everett, Washington. Meskipun tidak jelas apakah perusahaan tersebut memiliki aset yang cukup untuk membayar ganti rugi yang signifikan, atau apakah mereka akan memberikan bentuk pertanggungjawaban tertentu.

Namun demikian, keluarga korban masih memiliki opsi untuk mengajukan klaim asuransi dari perusahaan tersebut jika mereka memiliki polis asuransi yang mencakupnya. Selain itu, mereka juga dapat mencari ganti rugi dari pihak luar yang terlibat dalam merancang, membangun, atau membuat komponen kapal selam Titan, jika memang terdapat kelalaian yang menyebabkan ledakan tersebut.

Baca Juga: Tim Pencari Kapal Selam Wisata Titanic Sebut Ada Suara Saat Pencarian

OceanGate sebenarnya memiliki peluang untuk melindungi diri dengan mengajukan pembatasan tindakan pertanggungjawaban berdasarkan hukum maritim. Dalam hal ini, perusahaan yang terlibat dalam kecelakaan dapat meminta pengadilan federal untuk membatasi jumlah ganti rugi yang harus mereka bayar berdasarkan nilai kapal saat ini. Namun, karena kapal selam Titan mengalami kerusakan total, peluang ini menjadi tidak mungkin.

Benarkah OceanGate ingin terhindar dari tuntutan hukum?

Menurut para ahli, jika OceanGate ingin terhindar dari tuntutan hukum, mereka harus membuktikan bahwa mereka tidak mengetahui potensi kerusakan pada kapal tersebut. Namun, ini bukanlah tugas yang mudah dilakukan.

Jika OceanGate tidak berhasil dalam kasus semacam ini, keluarga korban akan bebas untuk mengajukan tuntutan atas kelalaian atau tuntutan terkait kematian akibat kelalaian.

Dalam kerangka undang-undang maritim lainnya, seperti Death on the High Seas Act, orang-orang yang secara finansial bergantung pada korban yang meninggal juga dapat menerima kompensasi atas pendapatan masa depan yang seharusnya diterima oleh pihak yang meninggal.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan