JABAR EKSPRES – Wakil Perdana Menteri (PM) Thailand Don Pramudwinai memutuskan untuk bertemu secara resmi dengan junta militer Myanmar.
Merespons hal tersebut, Anggota Parlemen ASEAN untuk HAM (APHR) menilai keputusan Thailand bertemu dengan junta militer Myanmar adalah bentuk penghinaan terhadap ASEAN.
Negara-negara yang menjadi ketua ASEAN (Indonesia, Singapura, dan Malaysia) telah mengambil sikap oposisi terhadap junta militer Myanmar.
Selaku Wakil Ketua APHR, Charles Santiago bahkan keputusan Thailand tersebut telah melawan kehendak rakyatnya sendiri.
“Keputusan pemerintah Thailand untuk mengadakan pertemuan ini, meskipun mendapat penolakan dari ketua ASEAN, Indonesia, serta Singapura dan Malaysia, menunjukkan arogansi mengabaikan persatuan ASEAN, HAM rakyat Myanmar, dan bahkan kehendak warga negaranya sendiri,” ungkapnya, dikutip dari Antara.
BACA JUGA: Pemanasan Global, 98 Orang Meninggal Akibat Cuaca Panas Menyengat di India
Diketahui, Pramudwinai ingin melibatkan kembali Myanmar dalam pertemuan di tingkat kepala negara/pemerintahan.
Hal tersebut terungkap dalam sebuah dokumen yang bocor berbentuk surat tertanggal 14 Juni 2023 dari Pramudwinai.
Adapun Indonesia, di samping Malaysia, menolak undangan pertemuan Pramudwinai tersebut.
“Kami kecewa bahwa Thailand dan negara-negara lain masih bersedia terlibat dengan junta pembunuh Myanmar tanpa ada upaya untuk meminta pertanggungjawabannya, meskipun kekejaman militer terus berlanjut yang telah mengakibatkan kematian ribuan rakyatnya sendiri,” tambah Santiago.
Ia pun meminta negara-negara anggota ASEAN untuk tetap menolak pertemuan Thailand dengan junta.
“Indonesia sebagai ketua ASEAN, serta negara-negara anggota ASEAN lainnya, tidak boleh membiarkan pertemuan ini tidak terjawab. Harus ada penyelidikan atas pengabaian dan ketidakhormatan Thailand terhadap ketua saat ini,” kata Santiago.
Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, Myanmar telah berada di bawah pemerintahan junta militer.
Setelah menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), tentara mengambil alih kendali negara.
Setelah kudeta tersebut, militer membentuk Dewan Administrasi Negara Darurat yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing.
