“Kita tahu ini sudah tahun terakhir wali kota. Maka pemenuhan janji di RPJMD itu sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan begitu, keberadaan labkesda dan peningkatan pelayanan juga harus dimaksimalkan sesuai janji di RPJMD,” tegasnya.
Politisi PPP itu menegaskan, berdasarkan hasil rapat beberapa waktu lalu, Komisi IV DPRD berkomitmen untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap pembangunan sarana kesehatan.
Khususnya untuk Labkesda Kota Bogor yang diharapkan menjadi sistem ketahan kesehatan warga Kota Bogor.
Proses pekerjaan diharapkan sesuai dengan standarisasi bangunan kesehatan dan sesuai dengan standarisasi kementerian kesehatan.
“Yang terpenting pekerjaan ini tidak mangkrak, karena anggaran ini dari APBN. Jangan sampai pengerjaan fisik tidak sesuai standarisasi yang bisa berakibat kita tidak mendapatkan anggaran lagi,” pintanya.
Komisi IV juga meminta Dinkes Kota Bogor untuk segera menyiapkan tata kelola Labkesda Kota Bogor pasca pembangunan nanti. Sehingga, setelah pembangunan selesai dikerjakan, operasional bisa langsung dijalankan secara maksimal.
“Perencanaan tata kelola Labkesda harus disiapkan sejak sekarang, agar setelah dibangun nanti bisa langsung beroperasi. Harus mulai dihitung itu potensi pendapatan dan biaya operasional,” tandasnya.
