JABAR EKSPRES – Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat R Andika Dwi Prasetya turun langsung Rumah Tahanan (Rutan) Kebon Waru, Bandung, Senin (8/5). Hal itu untuk memastikan kondisi kelayakan kamar di dalam rutan tersebut.
Satu persatu kamar yang ada di rutan Jalan Jakarta itu diperiksa. Termasuk sejumlah fasilitas pelayanan yang ada di rutan tersebut. Seperti layanan besuk tahanan.
Hari itu, sejumlah rekan-rekan wartawan juga diajak masuk untuk melihat langsung kondisi rutan. Tapi memang tidak diperkenankan membawa kamera ataupun ponsel demi alasan keamanan.
Baca Juga:Wakil Gubernur Jabar Senam Masal Bersama Warga BogorInfo Loker Bandung Terbaru Minggu 7 Mei 2023 Freshgraduate 3
Kamar yang diperiksa termasuk Blok B kamar 20. Kamar yang sempat viral karena terdapat fasilitas mewah bagi penghuni atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) itu.
Saat ini kondisinya memang sudah tidak seperti yang nampak pada foto yang sempat beredar. Sudah bersih, fasilitasnya standar seperti pada umumnya.
Namun mirisnya, kamar-kamar di rutan itu cenderung overload. Misalnya, kamar berkapasitas 7 orang diisi dengan 17 atau 19 orang.
Andika Dwi Prasetya mengakui memang kondisi rutan cenderung overload. “Di Rutan Kebon Waru ini ada 194 kamar, tapi berisi sekitar 1.800 orang,” jelasnya.
Andika melanjutkan, salah satu solusi untuk mengurai overload kapasitas rumah tahanan adalah pemberlakukan rehabilitasi. Utamanya para tersangka narkotika yang statusnya adalah pengguna.
Karena hampir 60 persen penghuni rutan adalah WBP yang tersangkut kasus narkotika. Dan sebagian besar mereka adalah pengguna. “Kalau pakai pasal rehab tentu penghuni rutin bisa berkurang,” urainya.
Andika menambahkan, tingginya volume WBP tentu juga akan mempersempit potensi adanya fasilitas mewah dalam rumah tahanan. Namun pihaknya juga tidak menutup masukan dan aduan dari masyarakat. “Kalau memang ada kekurangan – kekurangan akan kami benahi,” jelasnya.
Baca Juga:Pemerintah Kabupaten Bogor Komitmen Naikan Angka RLSInfo Loker Bandung Terbaru Minggu 7 Mei 2023 Freshgraduate 2
Andika juga menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi yang paling tegas jika ada oknum pegawai atau sipir yang terbukti terlibat pelanggaran. “Kami tindak tegas. Kami usulkan sanksi yang paling berat,” tegasnya.(son)