Jabar Ekspres – Pemerintah Kota Bogor menyoroti sejumlah poin memasuki akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini menjadi fokus Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) 2024 tingkat Kota Bogor.
“Untuk itu, diharapkan semua komponen dan lapisan masyarakat di Kota Bogor memberikan masukan untuk tercapainya penyusunan RKPD yang optimal guna mewujudkan pembangunan Kota Bogor dalam bidang pemberdayaan sumber daya masyarakat, serta meningkatkan dan memperbaiki reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bogor,” kata Syarifah, Jumat, 24 Maret 2023.
Dia menilai, tahun 2024 mendatang memiliki keistimewaan tersendiri. Sehingga diperlukan masukan berbagai pihak dan memerlukan kohesivitas Pemerintah Kota Bogor.
Ada empat pendekatan yang menurutnya mutlak dilakukan. Mulai dari bottom up dan top down, teknokratik, politik dan partisipatif.
Syarifah menjelaskan, tema Musrenbang RKPD Tahun 2024 ‘Membangun Kemandirian Daerah’ yang dalam hal itu dimaksudkan bahwa di tahun 2024 mendatang, Kota Bogor akan dihadapkan dengan situasi yang mandiri.
“Tidak ada wali kota dan wakil wali kota, sementara DPRD baru akan dilantik pada Agustus 2024. Untuk itu perlu mandiri dan terintegrasi, memiliki keterikatan yang sangat kuat,” paparnya.
Dirinya menimbang, berikutnya yang perlu dipahami dalam kemandirian adalah mandiri dari pembiayaan. Jika diproporsikan, PAD Kota Bogor terhadap APBD sudah mencapai 35 persen bahkan lebih.
Hal itu menjadi modal yang kuat untuk Kota Bogor. Sebab, tidak terlalu tergantung pada transfer dana daerah, tetapi juga berusaha terus menerus untuk meningkatkan PAD yang secara notabene menunjukkan kemandirian.
Sementara itu, ujar dia, mengenali permasalahan dan isu-isu strategis lainnya harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan ke depan. Berlandaskan potensi yang harus ditingkatkan dan permasalahan yang harus dikurangi.
Adapun isu strategis yang sudah teridentifikasi di antaranya, pembangunan manusia, infrastruktur berkelanjutan, percepatan pemulihan ekonomi dan akuntabilitas pelayanan publik serta inovasi.
Dirinya menekankan, infrastruktur di perkotaan bersama transportasi harus terwujud sesuai program yang telah direncanakan, demikian juga pada bidang-bidang lainnya.
“Apapun yang terjadi akuntabilitas pelayanan publik harus lebih baik sehingga sarana prasarana, inovasi dan integrasi harus dilakukan, terutama bagi aplikasi-aplikasi yang tersebar harus diintegrasikan,” dorongnya.
