Jabar Ekspres – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023. Caranya dengan mengupdate data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2).
Sekretaris Bapenda Kota Bogor, Lia Kania Dewi menyatakan, untuk mengakselerasi hal itu, pihaknya telah menggelar Workshop Pemeliharaan Basis Data dan Pemetaan PBB-P2 beberapa waktu lalu.
Pelaksanaan workshop itu, kata dia, ditujukan untuk memberikan pemberitahuan terkait pemeliharaan basis data dan pemetaan PBB-P2 kepada aparatur dimasing-masing wilayah.
“Jadi untuk pelaksanaan PBB-P2 tahun 2023 mengalami penyesuaian NJOP, untuk itu aparatur wilayah diharapkan menyampaikan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat agar mendapat penjelasan dengan kenaikan maksimum sebesar 30 persen,” katanya kepada wartawan, Senin, 6 Maret 2023.
Dirinya mengungkapkan, saat ini Pemkot Bogor sedang memberikan diskon pembayaran PBB-P2 bagi masyarakat, mulai 15 persen pada 13 Februari hingga 12 Maret 2023 mendatang.
Selanjutnya 10 persen mulai 13 Maret hingga 12 April dan 5 persen pada 13 April sampai dengan 12 Mei mendatang. Diskon ini, kata dia, dimaksudkan untuk mempercepat pembayaran dengan harapan kas daerah bisa terisi lebih awal.
“Khusus diskon hanya bisa dilakukan bagi masyarakat yang sudah mendaftar melalui elektronik SPPT atau e-SPPT. Maka dari itu untuk aparatur wilayah diharapkan bisa menginformasikan kepada masyarakat agar memanfaatkan periode diskon tersebut,” serunya.
Perlu diketahui, target PBB-P2 Kota Bogor pada tahun 2022 mencapai Rp 155 miliar dengan realisasi Rp 164 miliar atau 104 persen.
Capaian terbesar itu, sambung dia, diraih Kelurahan Cibuluh untuk Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Kertamaya dari Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Margajaya dari Kecamatan Bogor Barat dan Kelurahan Paledang dari Kecamatan Bogor Tengah serta Kelurahan Kebon Pedes dari Kecamatan Tanah Sareal.
“Capaian ini berkat kerja keras para camat dan lurah di wilayah sebagai ujung tombak. Tapi masih ada PR untuk 2023 ini, karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bogor ditargetkan sebesar Rp 1,3 triliun,” sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah juga mendorong adanya akselerasi hingga ditingkat wilayah.
“Sebagai aparatur, saya menilai tidak cukup hanya membangun aplikasi atau sistem, tetapi juga berkewajiban untuk mendidik masyarakat agar membiasakan budaya digitalisasi,” terangnya.
