Jabar Ekspres – Sisa 10 bulan lagi masa jabatan sebagai Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Dedie Rachim fokus menuntaskan lima program prioritas.
Di antaranya, penataan pasar dan relokasi pedagang, perbaikan jembatan Oto Iskandar Dinata (Otista) dan rekayasa lalu lintas, pembangunan lanjutan Balai Ageung Batu tulis, konversi angkutan kota menjadi bus dan penuntasan Masjid Agung.
“Ada lima poin dalam program prioritas yang harus diikhtiarkan secara maksimal agar bisa dituntaskan di akhir tahun 2023,” ungkapnya dikutip Sabtu, 25 Februari 2023.
Menurutnya, program lainnya yang juga harus dikerjakan adalah relokasi PKL, penataan taman, pedestrian, pelayanan serta sarana dan prasarana fasilitas umum.
Untuk penataan pasar, sambung dia, saat ini sudah dimulai dari penataan Pasar Induk Jambu Dua yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan Plaza Bogor, Pasar Sukasari, Pasar Merdeka dan penataan Pasar Kebon Kembang.
“Plaza Bogor kita akan robohkan habis lebaran. Kemudian di situ nanti akselerasi juga. Saya sudah rapat dengan Dinkukmdagin, ya penataan pedati akan berlanjut. Ini perlu kerja keras semua terutama camat, lurah yang ada disitu, bangun kolaborasi,” imbuhnya.
Nantinya, setelah Pasar Jambu Dua rampung dibangun, para pedagang yang berjualan di Pasar Bogor, Kecamatan Bogor Tengah akan dipindahkan ke lokasi pasar yang berada di Kecamatan Bogor Utara tersebut.
Sedangkan untuk penataan di Pasar Kebon Kembang, pihaknya memberikan atensi khusus kepada Dinkukmdagin, Satpol PP, Dishub, PUPR dan PPJ serta aparatur wilayah karena akan ada penataan fisik di sekitar Jalan Nyi Raja Permas, Dewi Sartika dan sekitarnya.
“Sekarang juga sedang proses pembangunan skybridge yang dibangun oleh DJKA,” sebutnya.
Dengan begitu, dirinya meminta jajarannya tegas dalam mengawal penataan di sekitar Pasar Kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika dan Jalan Nyi Raja Permas sehingga akhir tahun nanti wajahnya akan berubah lebih rapi.
Kemudian, untuk penyelesaian pembangunan jembatan Otista, Bima Arya menargetkan dalam waktu 7,5 bulan selesai. Sehingga, PUPR harus menyiapkan program lelang dengan segera, agar tidak ada keterlambatan pengerjaan dan antisipasi jika terjadi gagal lelang.