Jabarekspres.com – Pemkab Bogor mengalokasikan 40 persen dari total APBD Rp 9,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya.
“Untuk infrastruktur mencapai 40 persen dari APBD. Sementara, untuk belanja pada dinas pendidikan dan kesehatan itu mandatori, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen,” katanya, Senin (6/2).
Teuku Mulya menyebutkan, dari anggaran belanja infrastruktur 40 persen tersebut memang ada penurunan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebesar Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 900 miliar, kini menjadi Rp 800 miliar.
“Karena tahun ini tidak ada proyek mercusuar atau proyek besar seperti jalan kandang roda, tahun ini juga tidak ada belanja kendaraan dinas atau kecamatan,” tambahnya.
“Mungkin kalau kendaraan operasional untuk ke desa seperti di arsip atau untuk bencana akan ada,”sambungnya.
Dirinya menambahkan, jika tahun ini tidak ada anggaran melanjutkan proyek pembangunan ruas jalan Bojonggede-Kemang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, Soebiantoro mengatakan, pembangunan Jalan Bomang masih terus dilakukan.
Hanya saja, kata Soebiantoro, karena di tahun lalu ada masalah di internal perusahaan penyedia jasa membuat pekerjaan harus berhenti
“Jadi pas di pertengahan tahun sekitar Agustus si penyedia jasa tidak sanggup mengerjakan karena ada kisruh di internal perusahaan, jadi mereka menyerahkan lagi ke Pemda, jadi karena itu pekerjaan harus loncat tahun,” ucapnya.
Kemudian, di tahun 2023 lanjutan pekerjaan jalan Bomang kembali alami kendala karena anggaran untuk tahun 2023 yang dibahas pada bulan Agustus 2022 lalu tidak dituangkan dalam rencana anggaran tahun 2023.
Sehingga dana yang sudah dianggarkan DPRD Kabupaten Bogor sebesar Rp 40 miliar di tahun 2023 ini belum bisa digunakan karena secara administrasi belum masuk RKPD tahun 2023.
“Anggaran untuk jalan Bomang di tahun 2023 sudah tersedia Rp 40 miliar. Tapi karena belum termasuk di Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) jadi kami belum bisa ditenderkan dulu,” pungkasnya. (sfr)
