BANDUNG – Anggota Komisi I DPRD Jabar Rafael Situmorang menilai sosialisasi Analog Switch Off (ASO) Kemkominfo kepada masyarakat kurang. Sebab, kemungkinan pemerintah kurang sosialisasi dalam memberikan pemahaman tentang ASO itu.
Akibat kurang paham, banyak masyarakat yang menuduh pemerintah telah membuat kebijakan yang menyulitkan masyarakat. Khususnya dari warga kurang mampu.
“Sebenarnya memang sangat kurang sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian komunikasi dan informatika khususnya di Jawa Barat, padahal ini menjadi program strategis dan banyak manfaat untuk masyarakat,” kata Rafael, Senin (12/12)
Baca Juga:Tina Wiryawati Sebut Aksi Radikalisme Bawa Dampak NegatifLewat Beauty Contes, Perumda PJJ Tunjuk PT. Bogor Argha Makmur untuk Mulai Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Pasir Jambu
Padahal, lanjut dia, Analog Switch Off sendiri menjadi kebijakan strategis yang memberikan banyak manfaat tidak hanya untuk lahirnya media massa baru. Namun juga dengan terbukanya berbagai macam peluang untuk masyarakat.
“Untungnya di tengah kondisi seperti ini, KPID bersama Diskominfo terus berusaha melakukan edukasi ke masyarakat, hingga ke pelosok Jawa Barat guna memberikan pemahaman kepada masyarakat manfaat apa saja yang bisa di dapatkan dengan hadirnya Analog Switch Off,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet mengatakan, edukasi untuk masyarakat menjadi bagian penting yang harus dilakukan bersama dan berkelanjutan.
Menurut Adiyana, untuk mendapatkan hasil yang optimal pasca ASO ini, seperti yang dilakukan di Kabupaten Bandung dengan tajuk, ‘Menyongsong Ekosistem Penyiaran Pasca Analog Switch Off’ di Kabupaten Bandung.
“Edukasi seperti hari ini merupakan bagian dari konsistensi komitmen dari KPID bersama Diskominfo dan DPRD Jawa Barat bahwa Analog Switch Off ini sebuah keniscayaan maka kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” ucap Adiyana. (yan/win).