BANDUNG – DPRD Jabar dorong pelibatan masyarakat dalam akselerasi peningkatan indeks kesehatan. Agar apa yang diinginkan dari hitung-hitungan itu, bisa terwujud sesuai dengan harapan.
Indeks Kesehatan Jawa Barat tercatat masih diangka 81,89 di 2021 (data terbaru BPS Jabar). Angka tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan Kota Bekasi yang Indeksnya paling tinggi se-Jabar yakni, 84,91.
Namun dibandingkan dengan Kabupaten Ciamis 80,03, Kabupaten Tasikmalaya 76,42 dan Kota Tasikmalaya 80, 52. Indeks Kesehatan Jawa Barat masih tinggi dibandingkan dengan 3 kabupaten dan kota tersebut.
Anggota DPRD Jabar Yod Mintaraga mengatakan, kesehatan, adalah bagian dari Human Development Index alias Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena salah satu indikator penting IPM adalah terdiri dari indeks pendidikan, ekonomi dan kesehatan.
“Rendahnya indeks tersebut tentu berpengaruh terhadap pembangunan manusia,” kata Yod Mintaraga, Bandung, Jumat 9 Desember 2022.
Peningkatan Indeks Kesehatan Dinilai Sangat Penting
Oleh sebab itu jelas politisi senioar asal Partai Golongan Karya, peningkatan indeks kesehatan dinilai sangat penting. Salah satunya melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penambahan sarana dan prasarana kesehatan hingga Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kesehatan.
“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan penting dilakukan untuk pemerataan pelayanan kesehatan di Jawa Barat yang dinilai masih belum merata di Jabar,” jelas dia.
Untuk mengakselarasi peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah bisa menggandeng masyarakat, satu diantaranya swasta.
“Pembangunan bidang kesehatan tidak saja dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi bisa juga melibatkan partisipasi masyarakat,” kata dia.
Apalagi anggaran kesehatan terbatas meskipun diantara sektor lainnya kesehatan mendapatkan proporsi paling besar. Maka pelibatan non pemerintah tersebut dirasa penting dilakukan demi akselerasi peningkatan pelayanan kesehatan dan indeksnya.
“Partisipasi masyarakat saya rasa penting untuk meningkatkan dan mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat. Sehingga mampu mempercepat pelayanan kesehatan bagi masyarakat diseluruh daerah,” ucap dia.
“Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan kemudahan dalam berbagai hal. Mulai dari kebutuhan informasi rekomendasi sampai dengan perizinan di setiap tingkatan mulai dari daerah propinsi dan pusat. Sehingga siapapun terutama masyarakat yang berkehendak turut serta dalam pembangunan bidang kesehatan menjadi nyaman,” tambahnya. (win)
