KOTA BOGOR – Pasca diterjang longsor, perbaikan salah satu jembatan yang berada di Jalan KH Tb. M. Falak, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor terus dikebut oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Terhitung sejak terdampak longsor sejak 11 Oktober 2022 silam, akses jembatan penghubung antara Jalan Semeru dengan Jalan Raya Loji-Gunungbatu tersebut menjadi lumpuh total lantaran ditutup.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi menjelaskan, perbaikan longsoran pada sayap jembatan hingga menggerus sebagian badan jalan tersebut menjadi pengerjaan di tahap pertama.
Sebelumnya, sambung dia, selama sepekan lalu pihaknya fokus merapihkan jaringan utilitas.
Perbaikan dengan pengerjaan dilakukan saat ini pemasangan sheet pile (tiang pancang). Setidaknya ada 40 sheet pile yang akan ditancap di lokasi tersebut.
“Pemancangan 40 sheet pile sudah dimulai. Insya Allah selesai pada 27 Desember 2022 untuk tahap pertama. Nanti Januari 2023 akan dimulai kembali pekerjaannya,” ungkapnya kepada wartawan dikutip Senin, 21 November 2022.
Dirinya mengaku, sejauh ini tidak ada kendala apapun dalam perbaikan jalan tersebut, hanya agak sedikit terganggu saat perapihan utilitas. Namun semua itu telah terselesaikan.
Sementara penanggungjawab proyek, Deni Rachmawan menambahkan, pemasangan sheet pile baru dilakukan lantaran harus menunggu hasil uji laboratorium terhadap kondisi tanah.
Pemasangan sebanyak 40 sheet pile yang dipasang dalam jarak 20 meter tersebut bertujuan untuk menahan konstruksi jalan agar tidak kembali longsor.
“Sheet pile panjangnya 12 meter dengan lebar setengah meter. Ini pengerjaan majore, kalau tak ada hujan Insya Allah sepekan beres,” paparnya.
Untuk menghindari tanah kembali longsor saat pelaksanaan pekerjaan, terang dia, pihaknya memasang cerucuk bambu di area longsoran dan menutupi tanah dengan terpal agar terhindar dari air hujan. “Setelah itu selesai baru kami fokus perapihan pekerjaan bawah,” sebutnya.
Diketahui, untuk kembali membangun jembatan yang sangat aktif dilalui masyarakat itu menelan biaya senilai Rp 4,6 miliar, bersumber dari anggaran biaya tidak terduga (BTT). (yud/drx)
