JabarEkspres.com – Seorang promotor Piala Dunia Qatar turut mengomentari pembicaraan LGBTQ di Piala Dunia Qatar 2022.
Sebagai seorang dubes Piala Dunia Qatar, Khalid Salman menyebut bahwa LGBTQ, khususnya homoseksualitas, merupakan penyakit berupa gangguan pikiran.
Tinggal beberapa pekan lagi Piala Dunia 2022 dimulai. Persiapan pun mulai digalakkan untuk menyambut perhelatan sepak bola akbar itu.
Di sela-sela itu, Khalid Salman pun turut membahas homoseksualitas dan LGBTQ yang merupakan hal illegal di negaranya itu.
(Baca Juga: Pria Gay di Qatar Klaim Pernah Diburu dan Diperkosa Ramai-Ramai oleh Polisi)
Ia menuntut agar orang-orang LGBTQ yang akan datang ke Qatar untuk menjunjung hukum yang berlaku.
Faktanya, LGBTQ merupakan pelanggaran atas hukum yang diberlakukan di Qatar.
“Mereka harus menerima aturan kami di sini. (Homoseksualitas) itu haram . Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan haram (dilarang)?” kata Khalid Salman, dikutip dari NDTV, Selasa, 8 November 2022.
“Saya bukan seorang Muslim yang ketat, tapi mengapa itu (homoseksualitas atau LGBTQ) haram? Karena merusak pikiran,” kilahnya.
(Baca Juga: Kemelut LGBTQ di Piala Dunia Qatar 2022, Mayoritas Orang Inggris Tolak Qatar sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022)
Persoalan LGBTQ di Piala Dunia Qatar 2022 terus mendapatkan sorotan perhatian internasional.
Sebuah survei terbaru menyebut bahwa enam dari sepuluh orang Inggris menolak penyelengaraan Piala Dunia 2022 diadakan di Qatar, dilansir dari The Guardian, Senin, 7 November 2022.
Sikap penolakan tersebut merupakan respons atas undang-undang keras Qatar terhadap orang-orang LGBTQ.
Faktanya, LGBTQ itu illegal di Qatar. LGBTQ adalah hal yang menentang hukum resmi Qatar. Adalah tujuh tahun penjara bagi mereka orang-orang LGBTQ di Qatar.
(Baca Juga: LGBTQ di Piala Dunia Qatar 2022, Piala Dunia Paling Kontrovesial Pernah Ada)
Adapun otoritas resmi Qatar sendiri sudah memberikan respons atas tuntutan pemenuhan keselamatan dan kenyaman kaum LGBTQ+.
“Penggemar akan bebas untuk mengekspresikan diri mereka selama Piala Dunia” tetapi akan diminta untuk “menghormati nilai-nilai dan budaya lokal,” kata seorang pejabat dari Kantor Komunikasi Pemerintah Qatar, dikutip dari NBC News, Jumat, 28 Oktober 2022.
