BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor memastikan tersedianya bantalan sosial bagi masyarakat miskin di Kota Bogor yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2023.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar menyebut, nantinya pagu anggaran untuk masyarakat miskin yang terdata pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor akan ditambah.
Kepastian itu menjadi salah satu point penting hingga diperuncing dalam pembahasan R-APBD 2023 belum lama ini.
“Terkait pembahasan R-APBD 2023 pertama terkait dengan isu di Dinas Sosial kita mencoba memperjuangkan ada penambahan pagu anggaran untuk bantuan sosial,” ungkapnya kepada Jabar Ekspres pada Rabu, 19 Oktober 2022.
Tersedianya pagu anggaran untuk bantalan sosial, lantaran banyaknya masyarakat miskin yang mengaku belum terintervensi oleh bantuan dari Kementrian Sosial ataupun APBD Provinsi Jawa Barat.
“Jadi kami mencoba menjaga kondusifitas masyarakat yang memang aktual perlu dibantu diharapkan bisa mendapatkan alokasi anggaran dari APBD untuk bantalan sosial masyarakat miskin,” paparnya.
Berdasarkan data di Dinsos Kota Bogor, masyarakat miskin yang telah terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) 2022 kurang lebih masih sama dengan tahun 2021.
Data masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berjumlah 30.199 keluarga, sedangkan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjumlah 60.793 keluarga.
Guna memastikan tersalurnya bantuan sosial tersebut, pihaknya memastikan bahwa Dinas Sosial harus memiliki data yang valid dan terverifikasi agar tidak tumpang tindih dengan bantuan yang lainnya.
Sebab, sambung dia, berdasarkan informasi yang diterima, terdapat 160 ribu warga miskin yang sudah masuk kedalam input data.
“Nah yang jadi persoalan ini adalah berapa yang akan terverifikasi, ini yang kita kawal agar alokasi anggaran bisa maksimal,” tandasnya.*(YUD)
