BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp 1,5 Triliun.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) M. Ridwan Kamil mengatakan, anggaran tersebut diperuntukan bagi pelaksanaan Pemilihan Gubenur (Pilgub) pada 2024 nanti.
Menurutnya, untuk mekanisme pengaggarannya, Pemdaprov telah mengalokasikan pada seitan APBD sebanyak tiga kali. Yaitu anggaran 2022, 2023 2024.
‘’Ini hahal sekali, dan jumlahnya sangat besar, belum nanti ditambah anggaran dari kabupaten/kota,” kata Ridwan Kamil, seusai menutup Sosialisasi Regulasi dan Konsolidasi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat dalam Rangka Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Pemilu 2024, di Kota Bandung, Rabu, (12/10).
Dari alokasi anggaran Rp1,5 triliun, KPU Jawa Barat akan menerima anggaran sebesar Rp1,1 triliun dan sisanya untuk Bawaslu Jawa Barat dan pihak keamanan seperti Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Polda Metro dan lainnya.
Ridwan Kamil menginginkan dengan anggaran sebesar itu, pelaksanaan Pemilu 2024 yang meliputi pileg, pilpres, dan pilkada bisa berjalan lancar, kondusif dan tidak ada politik identitas.
“Tentunya harapannya pemilunya lancar, dimulai dari sosialisasi edukasi sehingga nanti kondusif. Karena kita berharap di tahun 2024 tidak ada politik identitas, tidak ada polarisasi dan tidak ada kerusuhan, karena keserentakan ini kan yang pertama ya, fenomenal,” kata dia.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifki Ali Mubarok menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jabar atas alokasi anggaran untuk Pilgub Jabar 2024.
“Mudah-mudahan Pemilu 2024 nanti berjalan lancar dan baik,” kata dia.
Pada acara tersebut, Rifki juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Ridwan Kamil yang telah memberikan arahan untuk KPU provinsi dan KPU kota/kabupaten di Jabar.
“Tentunya arahan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu 2024,” kata dia.
Dia berharapa. penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahun sekali ini bukan hanya sebatas rutinitas namun harus bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
“Hal ini yang harus kita lakukan supaya bisa mengedukasi dan menyosialisasikannya kepada masyarakat,” kata dia. (yan).
