SEMARANG – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menghadiri Pengukuhkan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) sebagai Ketua Dewan Pakar Apmiso Nusantara.
Usai pengukuhan Hary Tanoesoedibjo mengatakan, siap membantu Apmiso untuk naik kelas menjadi pelaku usaha dan pedagang tangguh.
Ketua Umum DP Partai Perindo itu menyampaikan rasa terimakasihnya atas kepercayaan yang diberikan sebagai Ketua Dewan Pakar Apmiso Nusantara.
‘’Tentunya satu tugas yang saya harus emban bagaimana membantu Apmiso supaya maju,” kata HT—sapaan Akrab Hary Taniesoedibjo.
HT menilai, keberadaan UMKM di Indonesia merupakan bagian dari penopang perekonomian masyarakat.
Saat ini jumlah UMKM di Indonesia ada sekitar 60 juta. Namun, yang baru terdata di kementerian koperasi dan UKM baru setengahnya saja.
“Untuk itu perlu dilakukan pendataan menyeluruh agar bisa menyalurkan beragam bantuan,” kata HT.
HT mengingkan keberadaan UMKM di Indonesia harus naik kelas. Untuk itu ke depannya UMKM akan diberikan berbagai macam pelatihan dan juga publikasi lewat media agar terkenal.
Sebagai pemilik media MNC Group Hary Tanoesoedibjo berjanji akan membantu para pedagang Mi dan Baso dengan diberikan edukasi dan pelatihan.
Selain itu, akses permodalan juga akan diberikan dengan mudah dengan diberikannya bantuan kredit UMKM melalui MNC Bank.
Untuk itu, agar produk yang dijualnya memiliki kualitas pemberian edukasi berupa cara pengolahan bakso enak, higienis, dan halal harus dipahami oleh seluruh pedagang mi baso.
Sementara itu, Mendag Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, keberadaan para pedagang mi dan Baso pasti ada di setiap daerah di Indonesia.
Keberadaan mereka harus mendapat perhatian dari pemerintah. Khususnya untuk harga bahan pembuatan mi dan baso agar selalu terjangkau.
“Mi dan bakso ini usaha UMKM yang merata ada di seluruh Indonesia. Jadi harus mendapat perhatian,” kata Zulhas.
‘’Mi dan baso adalah produk turunan yang berasal dari tepung dan olahan daging. Sehingga kestabilan harganya juga harus dijaga,’’ tambah Ketua Umum DPP PAN itu.
Untuk itu, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, seluruh kebutuhan pokok harus terjangkau dan tersedia pasokannya.
