DEPOK – Elektabilitas Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta kian melejit. Hal tersebut, terlihat dari hasil survei Lembaga Nusantara Strategic Network (NSN) dilakukan pada periode 11-15 September 2022.
Pada survei NSN, elektabilitas gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Januari 2022 berada di posisi keenam dengan 3,0 persen. Sementara September 2022 naik ke posisi keempat 10,5 persen.
Diikuti posisi kelima oleh mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, dengan elektabilitas sebesar 5,0%. Gibran Rakabuming Raka di posisi keenam 4,3 persen.
Sementara posisi pertama, masih diduduki Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dengan 26,3 persen. Kedua, Ahmad Riza Patria 15,3 persen dan ketiga Anies Baswesan 14,5 persen.
Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil tidak banyak berkomentar. Saat ditanya akan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2024 nanti, dia pun hanya tersenyum. Seketika terlihat belum mau menanggapi hal tersebut dengan serius.
“Survei di mana? Mau, naik tol. Kita mah pokoknya objek survei ya. Disurvei Alhamdulillah, tidak disurvei pun tidak ada masalah. tiap survei juga berbeda-beda,” kata dia sambil tersenyum di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (29/9) kemarin.
Kang Emil mengatakan, hal yang utama saat ini baginya adalah tetap menjalankan amanah. Yaitu menjadi gubernur Jabar. Dia pun mengaku tetap terus melakukan kinerja terbaiknya.
“Yang penting mah kerja saja yang benar. Nanti masyarakat juga mengapresiasi. Kaya tadi ada memberikan lukisan, lagu, ada juga yang ngasih dalam bentuk electoral dengan disukai dan elektabilitas. Itu mah dinikmatin saja,” cetusnya.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran itu mengatakan, Kans Kang Emil untuk memimpin DKI Jakarta mencuat bukan untuk Pilgub 2024 saja.
Melainkan sejak tahun 2017. Namun waktu itu, kata dia, Kang Emil mengaku ingin menuntaskan masa jabatannya sebagai Wali Kota Bandung selama lima tahun (2013-2018).
“Jadi menang sebetulnya pada Pilgub DKI Jakarta 2017 nama Ridwan Kamil sudah disebut-sebut. Tapi kemudian akhirnya tidak,” kata dia.
Dia menjelaskan, meskipun pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Akan tetapi, karekteristik metropolitan di DKI Jakarta tetap melekat.
