Tantangan KPU Dalam Menghadapi Potensi Timbulnya Masalah Pada Pemilu 2024

Selanjutnya KPU pusat akan menghubungi KPU kabupaten/kota guna melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dan terhadap partai politik yang bersangkutan. Tindak lanjut klarifikasi tersebut dapat diproses apabila ada aduan dari masyarakat dengan isi form yang ada di dalam situs infopemilu.kpu.go.id.

Tindak lanjut klarifikasi merupakan bentuk KPU menjalankan fungsi administratifnya dalam rangka perlindungan terhadap hak politik warga negara, agar kualitas demokrasi dalam pemilu tidak lagi dipertaruhkan.

Tindak pencatutan warga sebagai anggota atau kepengurusan parpol merupakan pelanggaran pemilu yang pada ujungnya berpotensi menyebabkan sengketa proses pemilu, sehingga langkah yang bisa ditempuh yaitu membangun posko aduan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pendaftaran parpol, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024.

Satu hal yang disayangkan tentang pencatutan nama warga sebagai anggota partai politik ini yaitu tidak bisa diperkarakan secara pidana karena secara norma tidak ada yang dilanggar dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, tapi tetap saja hal ini merugikan warga.

Sebagai gantinya, Bawaslu hanya bisa meminta KPU untuk memberikan sanksi teguran pada parpol yang melakukan pencatutan nama tanpa sepengetahuan pemilik identitas dan meminta akses yang lebih leluasa untuk Bawaslu agar bisa memberikan penilaian bukan cuma sebatas membaca data yang sudah terinput.

Meningkatkan Partisipasi Rakyat Untuk Pemilu 2024
Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mensukseskan pemilu, dan sebagai bentuk ekspresi demokrasi.

Dalam ajang pemilu, partispasi masyarakat juga merupakan sikap akan kepedulian dan dukungan terhadap negara. Maka dari itu, sangatlah penting bagi KPU untuk mensosialisasi dan memberi pendidikan terkait penyelenggaraan pemilu guna meningkatkan kesadaran rakyat untuk berpartisipasi.

Sebagai penyelenggara pemilu, strategi yang bisa KPU lakukan dalam memberikan sosialisasi yaitu; Pertama, Membentuk formula sosialisasi dan menentukan sasaran jangka panjang, di mana strategi ini berkaitan dengan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting yaitu kondisi lingkungan, kondisi sosial masyarakat dan peluang ancaman serta tujuan nilai-nilai dari target yang ingin di tuju.

Kejelasan perencanaan juga penting karena ini akan menentukan sasaran dalam melakukan sosialisasi dan metode apa yang akan dipakai, apakah dengan tatap muka, atau via zoom meeting karena saat ini sedang ada wabah Covid-19, untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman bahwa pemilu sebagai mekanisme mengelola konflik di antara kelompok-kelompok politik secara damai dan berfungsi sebagai sarana integrasi nasional.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan