BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menerima banyak laporan masuk terkait pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Menganggapi hal tersebut, pria yang kerap disapa kang Emil ini mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah merancang untuk melakukan antisipasi terhadap kemungkinan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.
“Itu banyak sekali (laporan pemotongan BLT BBM), saya sedang menyusun tim. Jadi ada yang dipotong, ada disengaja, dan ada salah sasaran,” katanya saat ditemui di Kantor Sekoper Cinta, Jl. Turangga, Kota Bandung, Senin (19/9).
Selain itu, Emil juga mengatakan bahwa langkah antisipasi tersebut harus dilakukan secara cepat. Sebab menurutnya saat ini penyaluran bantuan tersebut masih berada di tahap pertama.
“Jadi Mumpung bulan pertama, kami lakukan evaluasi, dan sekarang laporan gampang tinggal ditelusuri,” imbuhnya
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar mengatakan hingga saat ini capaian penyaluran BLT BBM di Jawa Barat untuk tahap pertama telah mencapai 87,42 persen.
Meski Begitu, kata Dodo, agar penyaluran BLT BBM ini tepat sasaran dan tidak terjadi pemotongan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara ketat.
“Jadi seluruh komponen diminta ikut mengawasi, baik Rt, Rw, Kades atau Lurah, Tokoh Masyarakat, Pilar-pilar sosial, unsur Dinsos hingga aparat penegak hukum dan bagian media sosial. Dan Kita dari Provinsi akan monitoring ke beberapa Kantor Pos tempat penyaluran (BLT), ucapnya saat dikonfirmasi
Selain itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan seperti pemotongan dana BLT.
“Gak boleh ada potongan atas dasar apapun. Dan bagi masyarakat yang tidak masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan sosial) dan belum dapat bantuan untuk segera diusulkan oleh pihak Desa atau kelurahan sebagai anggota DTKS baru ke Pusdatin Kemensos,” katanya
“Karena nanti selain BLT dari Kemensos (pemerintah pusat) akan ada juga BLT dari daerah dan Desa, Jadi nanti bisa dimasukkan sasaran BLT yang bersumber dari Pemda (pemerintah daerah) atau BLT Desa,” tutupnya
