SURABAYA – Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk selalu berkoordinasi dalam upaya menekan inflasi akibat ketidak pastian global.
Menurut Airlangga Hartarto, sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) lalu, kondisi Inflasi di Indonesia harus ditekan dengan berbagai kebijakan.
‘’Untuk itu, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah penting dijalankan guna menjaga tingkat inflasi di seluruh daerah di Indonesia,’’ kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Rabu, (14/9).
TPIP bersama TPID akan berkoordinasi untuk merumuskan program kebijakan untuk mendukung masyarakat. Terlebih, paska kenaikan BBM.
Menko Airlangga mengakui, saat ini, kondisi global semakin sulit dikendalikan. Namun, kewajiban pemerintah adalah tetap menjaga harga kebutuhan masyarakat.
‘’Pemerintah harus menjaga rantai pasoknya, terutama komoditas pangan,’’ ujar Menko Airlangga.
TPIP-TPID akan terus bersinergi untuk terus menjaga stabilitas harga sesuai dengan hasil rakornas dan arahan presiden.
Airlangga Hartarto menilai, menstabilkan harga pangan memiliki kontribusi terhadap kemiskinan yang mencapai 74,1 persen. Sebab, kenaikan harga pangan dapat berakibat pada peningkatan kemiskinan.
Dia menuturkan, kebutuhan pokok seperti beras merupakan komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap garis kemiskinan.
Berdasarkan data, kontribusi beras terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04 persen. Bahkan di tingkat desa dan Kota mencapai 19,38 persen.
Airlangga memaparkan, secara umum, perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 4,69 persen.
Namun, pada Agustus 2022 inflasi pangan mengalami gejolak dan berhasil ditekan menjadi 8,93 persen.
Untuk stok pangan nasional secara umum, Menko Airlangga memastikan dalam kondisi aman.
‘’Ketahanan stok komoditas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi, berada dalam level aman di 34 provinsi,’’ kata Airlangga Hartarto.
Akan tetapi, stok komoditas cabai besar masih rawan di 17 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi.
Akan tetapi yang harus diwaspadai adalah stok komoditas cabai rawit dalam kondisi rawan di 14 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi.
Untuk itu, Airlangga Hartarto meminta kepada seluruh daerah untuk fokus dan membuat kebijakan program yang dapat menstabilkan harga. Terutama menjaga stok dan pasokan agar selalu aman.
