JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, potensi laut Indonesia banyak memiliki sumber kekayaan.
Untuk melakukan eksplorasi laut, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelestariannya. Selain Migas, potensi kelautan merupakan industri besar yang harus dikelola dengan baik.
‘’Potensi laut seperti perkapalan, perikanan, budidaya hingga pariwisata pesisir bisa mendatangkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat,’’ kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya, (7/9).
Pemerintah memiliki kebijakan ekonomi biru, aturan ini menharuskan agar ekosistem laut terus terjaga kelestariannya. Sebab, menjaga ekosistem laut dapat mengurangi dampak perubahan iklim.
Selain itu, untuk pemanfaatan sumber daya laut, harus memiliki wawasan lingkungan. Namun tetap memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Airlangga Hartarto mengungkapkan, potensi nilai ekonomi tahunan ekosistem laut sebesar 2,5 triliun dolar AS.
Sejauh ini kebijakan ekonomi biru telah banyak menarik investor. Banyak dari perusahaan perbankan dan asuransi membuat kebijakan pendanaan baru untuk sektor kelautan.
Dalam penerapannya, pemerintah selalu menekankan agar masyarakat lokal yang tinggal di daerah pesisir laut selalu dilibatkan.
Saat ini melalui peningkatan Blue Carbon dan pelaksanaan Blue Halo-S, Indonesia sendiri memiliki 17 persen dari cadangan Blue Carbon dunia.
‘’Indonesia akan selalu menjaga penyerapan dan penyimpanan Blue Carbon secara jangka panjang mampu membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim ini,’’ kata Airlangga Hartarto.
Selain itu, untuk konsep Blue Halo-S, pemerintah memberikan konsesi kepada perusahaan atau kelompok untuk melakukan penangkapan ikan secara komersial.
Namun, untuk melakukan itu, perlu adanya skema pembiayaan dan partisipasi dari sektor swasta. Hal ini menjadi kunci untuk pendekatan inovatif seperti konsep Blue Halo-S.
Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah sangat mendukung upaya transisi energi untuk menuju net zero emission.
Namun untuk Implementasinya perlu dukungan pembiayaan memadai dengan melakukan system kemitraan baik lokal maupun global.
Kemitraan ini, bisa dilakukan dengan membuka investasi menuju Tri Hita Karana yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.
‘’Kita harus memprioritaskan transisi energi yang memastikan baik manfaat maupun biaya terdistribusi secara adil,” tegas Airlangga Hartarto. (yan).
