Pasalnya, SK Gubernur Jawa Barat mengacu pada surat Walikota Depok nomor :170/290-PEMKS tertanggal 15 Juni 2022. Dimana pada surat Walikota Depok, dasar usulan PAW adalah Keputusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 tanggal 29 Juni 2021.
Melihat surat Keputusan Kasasi Mahkamah Agung, pada tanggal 8 Desember 2021, oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diinformasikan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dikarenakan adanya gugatan baru kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor perkara 1079/Pdt.Sus-Parpol/2021/PNJKT.SEL Tanggal 25 November 2021.
Hal ini pun tertera pada Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor : 7728/KPG.19.03/Pem otda, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Depok. Menjawab Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Nomor 426/543-DPRD Tanggal 29 November 2021 Perihal Pelaksanaan PAW.
Surat KPU Kota Depok yang dilampirkan dalam Surat Wali Kota Depok tanggal 15 Juni 2022 pun menegaskan kelanjutan upaya hukum yang sedang ditempuh Afrizal A. LANA dengan Register perkara No 309/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 April 2022, dimana KPU Kota Depok sebagai turut Tergugat II.
“SK Gubernur pada Nomor 4609/KPG.19.03/PemOtda tanggal 8 Agustus 2022 tentang PAW terdapat kekeliruan. Karena jika mengambil acuan hukumnya, saya masih berproses di pengadilan. Dalam sengketa saya dengan DPP Gerindra,” ucap Afrizal A Lana saat ditemui di Kota Bandung, Senin (22/8) lalu.
Dia menjelaskan, pada bulan Desember 2021 lalu, pemberhentian Afrizal ini sempat diajukan oleh DPRD Kota Depok kepada Sekda Jabar. Namun, hal itu ditolak, lantaran masih dilakukan upaya hukum.
’’Sekda menolak pengajuan dari DPRD Kota Depok, lantaran saya masih melakukan upaya hukum. Sesuai dengan nomor kasasi dari Mahkamah Agung,’’ jelasnya.
Namun anehnya, kata dia, pada tanggal 8 Agustus 2022, Pemda Jabar mengeluarkan SK tentang PAW. Padahal, surat dari Wali Kota Depok pada 15 Juni 2022 lalu telah ditolak. Sebab, sedang melakukan upaya proses hukum.
“Saya tidak mau bicara di sini. Saya bisa bilang provinsi Jabar dalam mengeluarkan surat keputusan gubernur pas saat menulis ada kekeliruan,” sambungnya.
“Saya heran dengan pengajuan dan hal yang sama, kenapa SK Gubernur turun? Padahal dari tahun 2021 telah dicoba oleh DPP Gerindra dengan DPRD Kota Depok itu ditolak oleh Provinsi. Namun kenapa keputusan MA yang tidak berlaku, dijadikan dasar untuk melakukan PAW. Yang pertama ditolak, kedua disetujui,’’ katanya.
