BOGOR – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Hanafi mengatakan, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan untuk segera mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di tingkat SD dan SMP se-Kota Bogor.
Rencananya penerapan PTM 100 persen itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat, tepatnya dimulai pada awal September 2022 mendatang.
“Terkait PTM, kita sudah rencanakan untuk dimulai pada bulan September,” kata Hanafi saat dijumpai Jabar Ekspres, Jumat, 19 Agustus 2022.
Kendati demikian, dia mengaku, pelaksanaan PTM 100 persen tersebut dapat diterapkan setelah melalui pembahasan dengan Dinas Kesehatan. Sampai hari ini PTM di sekolah masih dengan kapasitas 50 persen.
“Tapi sambil berjalan saya koordinasi sama Dinkes memungkinkan atau tidak. Sebelumnya akan saya laporkan dulu secara berjenjang, konsultasikan sama Dinkes terkait masukan-masukan untuk melaksanakan PTM, dan kita akan melaporkan ke pak wali yang notabene sampai hari ini masih ketua Satgas Covid-19,” ungkapnya.
Tetapi, jika mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pendemi Covid-19, sambung dia, Kota Bogor memungkinkan untuk dilaksanakan PTM 100 persen. Hanya saja, dirinya sampai saat ini belum mengambil kebijakan itu.
“Untuk (PTM) 100 persen menurut SKB 4 Menteri, Kota Bogor memungkinkan, bahkan dari kemarin memungkinkan, tapi melihat kondisi yang tidak stabil dari informasi kesehatan dan sebagainya, saya tidak mengambil kebijakan itu, jadi saya lebih preventif,” jelasnya.
Hanafi membeberkan, berdasarkan capaian vaksinasi pada kalangan pendidik dan tenaga kependidikan pun sudah di atas 80 persen. Begitu pula pencapaian pada masyarakat lanjut usia (lansia) dan anak-anak sudah tinggi.
“Artinya kita sudah memungkinkan untuk PTM 100 persen. Bahkan untuk kegiatan ekstrakurikuler terbuka juga sudah boleh kembali diaktifkan,” ucap Hanafi.
Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, pihaknya tengah memerintahkan pihak sekolah untuk segera melakukan pembenahan terkait sarana dan prasarana pada masing-masing sekolah, seperti menyediakan fasilitas tempat mencuci tangan dan lain sebagainya.
Menurutnya, hal itu dilakukan agar meminimalisir kejadian yang tak diinginkan serta untuk memulai adaptasi kebiasaan baru dilingkungan sekolah.
“Untuk pelaksanaan PTM 100 persen nanti tanpa melalui proses uji coba sebelumnya. Kemungkinan besar langsung, tetapi tetap menjalankan prokes (protokol kesehatan),” tukasnya.*(YUD)
