Sri Wasono Widodo
“Kegagalan POLRI mereformasi diri”, dengan harapan memanfaatkan momentum peristiwa Duren Tiga tampaknya kurang efektif. Peluang kemungkinan berhasil harus dari pihak eksternal. Keberhasilan reformasi TNI tidak lepas dari kepemimpinan Gus Dur yang terpilih menjadi presiden karena momentum Poros Tiga. Sayang ketika mau mereformasi POLRI Gus Dur keburu jatuh.
Komentator Spesialis
Harus diakui bahwa kerusakan institusi polri sejak tito karnavian menjadi kapolri. Penegakan keadilan timpang. Polri bukan lagi menjadi alat negara, institusi negara penegak keadilan hukum negara NKRI. Telah gagal dalam menjadi “last resort” di wilayah Indonesia untuk para pencari keadilan hukum. Tetapi bermetamorfosa menjadi alat kekuasaan. Contoh paling simple adalah bedanya perlakuan hukum antara oposisi dan pendukung pemerintah, oligarki dengan rakyat jelata, artis dengan ibu rumah tangga dll.
ibnuhidayat setyaningrum
Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jargon ini begitu sempurna untuk bangsa kita dengan segala macam problematikanya saat ini. Tahun depan, mudah-mudahan jargonnya sederhana saja dan juga bisa sangat cocok ; “Merdeka itu merdeka.”
Jimmy Marta
Di uu 34/2004 itu disebutkan 10 kemen/lembaga yg boleh diisi tni aktif. Kemenko polhukam, kememhan, sekmilpres, bin, bsn, lemhanas, dkn, basarnas, bnn dan ma. Nyuwun pangapunten pak Murza..
Mirza Mirwan
Ada tiga nama yang perlu disebut terkait reformasi TNI: Wiranto, Agus Widjojo dan Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Sebagai Panglima ABRI, 1998, Jenderal Wiranto menugasi Komandan Sesko ABRI, Letjen Agus Widjojo, dan Kepala Staf Teritorial ABRI, Letjen SBY, untuk merumuskan konsep reformasi TNI/Polri. Dari rumusan itulah kemudian Presiden BJ Habibie meneken Keppres Pemisahan Polri dari ABRI, April 1999. Agar tidak terkesan “ujug-ujug”, drastis, TNI/Polri masih diberi jatah 38 wakil di parlemen periode 1999-2004.Tetapi saat Agus Widjojo menggantikan Hari Sabarno — yang diangkat sebagai mendagri oleh Presiden Megawati — sebagai Eakil Ketua MPR, beliau tegas mengatakan bahwa 1999-2004 adalah periode terakhir TNI/Polri berada di Senayan. Hanya setahun lewat beberapa hari Agus Widjojo menduduki kursi Waka MPR karena keburu pensiun sebagai TNI. Tentang ‘keluhan’ LBP soal TNI yang tak lagi menduduki jabatan di luar kemiliteran, bukankah masih ada (kalau tidak salah) 95 Kedubes RI yang memerlukan atase pertahanan? Itu berarti masih ada ratusan perwira TNI yang bertugas di luar kemiliteran — dengan menghitung staf atase.
