JabarEkspres.com, BOGOR – Kota Bogor memiliki kebijakan strategis dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga memiliki strategi umum dan khusus dalam menekan tingkat kemiskinan.
Dalam pelaksanaan strategi tersebut, Pemkot Bogor berkolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti organisasi keagamaan, kader posyandu, perusahaan swasta untuk skema CSR, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Organisasi Perempuan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
“Saya melihat emang situasinya tidak baik-baik saja. Banyak efek dari Covid-19 kemarin yang kemudian menambah jumlah keluarga miskin di Kota Bogor. Sebetulnya sudah diintervensi melalui PKH, melalui DTKS dan Non DTKS,” kata Ketua TKPK Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
Wakil Wali Kota Bogor itu juga mengungkapkan bahwa banyak kategori kemiskinan fisik yang terlihat. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya rumah tidak layak huni. Juga kemiskinan dari sisi mental masyarakatnya itu sendiri.
“Yang tidak terlihat dan justru cukup berbahaya adalah mental, kemiskinan dari mentalnya. Banyak sebetulnya kesempatan, peluang, tetapi karena tidak punya percaya diri, tidak berkeinginan untuk berubah akhirnya tidak mengambil kesempatan yang terbuka itu,” tegas Dedie.
Pemerintah tak berdiam diri. Lagi-lagi Dedie mengingatkan beragam intervensi sudah dilakukan. Hal terkecil adalah upaya peningkatan masyarakat prasejahtera dengan penyisihan anggaran sebesar tujuh persen dari total APBD Kota Bogor.
Bicara kemiskinan, sambung Dedie, harus ada upaya yang paling tidak betul-betul terstruktur. Sehingga, jika kemiskinannya terstruktur maka pengentasannya pun harus terstruktur. Dedie ingin segera ada langkah-langkah konkret.
“Segera ada kontribusi dari masing-masing dinas. Kemudian, dari dinas-dinas yang lain mendorong mentalitas. PR-nya masih banyak. Bukan semata-mata unsur intervensi pemerintah saja, tetapi apapun yang harus kita lakukan. Mentalitas-mentalitas seperti itu harus dibangun di masyarakat Kota Bogor,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi memaparkan, kota dan kabupaten diminta untuk segera mengkonsolidasikan terkait dengan aktif data kemiskinan, juga hal-hal terkait dengan strategi penanganan kemiskinan.
“Hal ini dikarenakan beberapa daerah menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Dan perlu kami sampaikan bahwa Jawa Barat ini menjadi salah satu provinsi yang angka kemiskinannya cukup tinggi. Bahkan, kalau kita lihat angka 2021 dan 2022 ada penambahan kota/kabupaten yang mengalami angka kemiskinan ekstrem,” ujar Rudy.
