Wagub DKI Jakarta Tanggapi Isu LGBT di Citayam Fashion Week, Anak Butuh Eksistensi Diri

Lokasi Citayam Fashion Week juga sempat diamuk oleh warga Dukuh Atas, bahkan sampai viral di media sosial.

MUI sendiri menyoroti dugaan adanya gerakan LGBT di ajang tersebut.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mendesak agar pemerintah melakukan penindakan terhadap gerakan LGBT.

Katanya, gerakan LGBT akan merusak generasi anak muda, khususnya para pegiat fesyen di lokasi Citayam Fashion Week.

“Untuk itu khusus tentang masalah ini kita mengimbau pihak pemerintah dan pihak berwajib untuk turun bagi menertibkan dan melarang perbuatan dan tindakan yang sangat merusak ini,” jelasnya.

Dengan tegas, ia menyebut bahwa hal ini sangat bertentangan dengan falsafah bangsa dan ajaran Islam.

“Pemerintah jangan membiarkan praktek-praktek tidak terpuji dan anti ajaran agama serta sangat bertentangan dengan falsafah bangsa ini dibiarkan tampil di ranah publik sedemikian rupa.

“Kita meminta pemerintah agar dalam hal ini harus bertindak tegas untuk mencegah dan melarangnya,” tuturnya.

Menurutnya, lokasi Citayam Fashion Week ini telah dimanfaatkan oleh gerakan LGBT sebagai ajang promosi mereka.

“Sangat patut disesalkan adalah ajang Citayam Fashion Week ini juga telah dimanfaatkan oleh gerakan LGBT untuk mempromosikan ide dan gerakannya,” ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Selasa 26 Juli 2022.

Tak berhenti sampai di situ, Anwar Abbas mengaku mendukung hal positif yang ada pada ajang Citayam Fashion Week.

Namun, ia juga menentang adanya praktek-praktek yang dapat menjerumuskan anak-anak muda ke hal yang negatif.

“Kalau yang positif tentu kita dukung tapi kalau yang negatif tentu harus kita stop dan hentikan.

“Tetapi dalam hal yang terkait dengan sisi-sisi negatif tersebut saya juga tidak bisa secara langsung menyalah-nyalahkan mereka yang masih muda-muda tersebut,” terang Anwar.

Jika terjadi hal-hal buruk terhadap anak-anak muda yang berpotensi terkontaminasi gerakan LGBT, Anwar Abbas menyebut orangtua dan pemerintah perlu mengevaluasi diri. (dis)

 

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan