Saat disinggung terkait anggaran untuk bantuan sosial, Tyo mengakui bahwa hingga kini Kota Bandung masih mengandalkan program dari pemerintah pusat untuk pengadaan bantuan sosial (bansos). Dia mengatakan, program-program bansos di Kota Bandung hampir seluruhnya berasal dari program pusat.
“Kita, Kota Bandung, enggak ada dananya. Hampir seluruhnya dari pusat mulai dari program bantuan sembako, BNPT, PKH juga dari pusat,” beber Tyo.
Dinsos, kata dia, masih kesulitan menyisihkan dana untuk pengadaan bansos mandiri, mengingat terbatasnya proporsi anggaran yang diterima Dinsos dari APBD Kota Bandung.
Menurutnya, jika dibandingkan dinas-dinas lain seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yang telah dijamin mendapatkan proporsi dana yang cukup besar dari APBD, alokasi dana yang didapatkan Dinsos dapat dikatakan sangat terbatas.
“Berat, ya, karena kita aja OPD yang bisa dibilang proporsi anggarannya tidak banyak. Kalau (anggaran) sekarang mungkin habisnya hanya cukup untuk belanja rutin perkantoran, tidak sampai Rp50 juta,” tuturnya.
“Itu habis untuk tunjangan dan gaji saja, makanya bansos lebih banyak mengandalkan program pemerintah pusat karena bagaimana lagi, karena kondisi anggarannya seperti itu,” tandasnya.*** (Arv)
