Warga Dago Elos, Taufik, (40), mempertanyakan sikap pemerintah yang seolah-olah tak ambil pusing dengan konflik tersebut.
“Jadi, kayak tutup telinga dan tutup mata pemerintah,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui pada Senin (27/6) sore.
Warga yang bermukim di lahan Dago Elos, pada akhirnya bertanya-tanya. Kemanakah peran gagah pemerintah. “Mana, sih, pertanggungjawaban seorang pemimpin untuk warga dago?” tanyanya.
Dia mengaku, selama bertahun-tahun konflik di Dago Elos berlangsung, warga tidak pernah sedikitpun dilirik pemerintah.
“Enggak ada sentuhan sama sekali. Belum ada. Ganti Wali Kota, ganti Gubernur,” sesalnya.
Dodon, sapaan akrabnya, merasa heran, kawasan Dago yang sebetulnya pusat kota, tak pernah menjadi sorotan pemerintah. “Kalau misalkan posisi yang tergugatnya, atau yang digugatnya bukan di tengah kota mah, masih masuk akal kalau pemimpin enggak datang.”
Padahal, segala upaya telah dilakukan warga supaya dapat disorot. Berbagai spanduk bertuliskan penolakan sudah mejeng di belokan sempit menuju lahan warga yang tersengketan, juga terpasang gagah di depan Terminal Dago.
“Ini mah sudah jelas-jelas, bahkan mereka pun sering lewat ke daerah sini. Ada baliho-baliho penolakan di depan banyak juga. Masa, sih, enggak nyadar di sini ada konflik,” heran Dodon.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, yang turut tersengketakan dalam pusaran konflik lahan tersebut. Seolah bergeming, cenderung santai menanggapinya. Bahkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana irit bicara soal konflik yang mendera warga.
“Belum. Belum saya ikuti,” jawabnya kepada wartawan, Rabu (7/7).
Padahal, perlu diketahui, Terminal Dago diduga termasuk ke dalam lahan yang digugat. Sedangkan, ketika dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengaku, lahan tersebut sebetulnya tidak ikut tersengketakan.
“Tapi, ya, kami hargai saja dari hasil (putusan) PK. Kami juga, kan, ingin tahu, tuh. Keabsahan yang mereka (penggugat) miliki seperti apa? Keluarga Muller barangnya mana?” kata Ema, di Balaikota Bandung, Senin (27/6).
