Ancaman PMK Bagi Hewan Ternak, Kadis KPP Jabar Sebut Penyebarannya Terkendali

Editor:

SUMEDANG – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, Mohamad Arifin Soedjayana jelaskan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dia mengaku, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) merupakan daerah pertama yang melakukan pembelanjaan tak terduga untuk menangani hewan ternak akibat paparan PMK.

“Kalau Inmendagri (Instruksi Kementerian Dalam Negeri) baru turun berikutnya, kalau kita sudah duluan,” kata Arifin di Tanjungsari, Sumedang pada Sabtu (2/7).

“Karena memang secara aturan BTT (Belanja Tidak Terduga) itu dimungkinkan, untuk biaya yang belum teranggarkan itu bisa dianggarkan,” lanjutnya.

Arifin menjelaskan, anggaran yang diturunkan untuk menangani ancaman PMK bagi hewan ternak di wilayah Jawa Barat, sekiranya sebesar Rp7 miliar rupiah.

“Rp7 miliar (rupiah) itu kita anggarkan untuk pembelian disinfektan, obat-obatan dan vitamin (bagi hewan ternak) dan kita distribusikan ke kabupaten-kota,” ujar Arifin.

Dia menyampaikan, disamping penanganan PMK melalui bermacam obat dan vitamin, Pemprov Jabar sudah menerapkan vaksinasi bagi hewan ternak guna menekan penyebaran PMK dan meminimalisir potensi kematian hewan ternak akibat PMK.

“Pada saat vaksin (untuk hewan ternak) turun, kita lakukan konsolidasi dengan PDHI, Unpad, ITB kemudian Asohi,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.