JAKARTA – Profesionalitas dan kenegarawanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan usai dirinya menggelar open house.
Pasalnya, presiden Jokowi dianggap telah melanggar seruannya sendiri kepada publik untuk tidak menggelar open house hingga menyediakan makan dan minum saat Idulfitri.
Bagaimana tidak, baru-baru ini, Presiden Jokowi justru menjamu Ketua Umum Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dengan hangat plus hidangan opor ayam di Gedung Agung Yogyakarta.
“Entah untuk kali ke berapa Presiden Jokowi melanggar statementnya sendiri. Kebijakannya adalah wujud perintah penting terhadap pembantu kabinetnya yang justru dianulir oleh sang menteri,” kata Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB), Damai Hari Lubis dikutip RMOL Rabu (4/5).
Awalnya, ia memahami imbauan Presiden Joko Widodo dilakukan semata-mata dalam rangka menerapkan protokol kesehatan dan menghindari potensi penyebaran Covid-19. Namun pernyataan dan perbuatan presiden seakan tidak seirama.
“Imbauan sebagai aturan pemerintah dalam rangka masih kebijakan prokes Covid-19, atau entah apa Jokowi mengumumkan tentang izin atau kebolehan halalbilhalal bagi masyarakat tanpa makan dan minum,” lanjutnya.
Dengan demikian, Damai melihat dari sisi profesionalitas dan kenegarawanan Jokowi selaku presiden tampak amburadul dengan sistem manajerial sungsang.
“Atau dengan pola sistem presidentil namun praktik pelaksanaannya bak monarki atau sistem kerajaan, tapi raja yang titahnya sah dibatalkan oleh para menterinya. Bingung jadinya, bangsa ini dibuat oleh ulah Presiden Jokowi dalam dua dimensi, anomali dan kontradiktif atau ambigu,” pungkas Damai. (pojoksatu/wan)
