“Pertanyaan saya, apakah Pak Wali pernah baca berkas perkara Ujang? Berkas yang tebalnya hampir ratusan halaman, apakah pernah baca?,” ucapnya.
“Artinya Pak Wali juga jangan lantas langsung menyimpulkan persoalan ini terkait dengan proseduralnya,” bebernya.
Soal pungli, Ahmad Hidayatullah mengatakan timnya telah melakukan investigasi di lapangan.
Ia menyebut para preman itu melakukan pungli dengan menggunakan metode penjualan paksa air mineral dengan harga cukup tinggi.
“Pedagang diminta untuk membayar paksa dengan jumlah yang ditetapkan oleh dia (preman), harganya beda. Satu Aqua misalkan Rp7000, terus ada tambahan lain yang informasinya uang jalur,” ucapnya.
Pedagang di setiap jalur (titik lokasi) wajib menyetorkan uang Rp5000 hingga Rp10000 kepada preman.
Padahal, kata dia, setiap pedagang sudah dibebankan biaya retribusi yang dananya masuk ke kas pemerintah.
“Uang jalur itu yang dianggap oleh para pedagang sebagai pungli,” katanya.
“Ini seperti TSM, terstruktur, sistematis dan massif. Itu dugaan kami,” tandasnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai laporan Nuralih ke Jokowi merupakan berkah di balik sebuah masalah.
“Ini menjadi sebuah fakta bahwa masih ada masalah di Kota Bogor, terutama di pasar kita, terutama adanya pungli bagi pada pedagang,” ucapnya.
Ketua DPD PKS Kota Bogor ini menyebut dugaan adanya pung di pasar harus menjadi perhatian serius.
“Ini menjadi masukan bagi tim siber pungli yang beranggotakan kepolisian dan seluruh jajaran pemerintahan untuk mendeteksi kembali, menginventarisir berbagai hal yang terjadi di lapangan, tidak hanya di pasar, tapi juga di instansi pemerintah,” ucap Atang.
Informasi yang dihimpun, Pemkot Bogor telah menganggarkan dana Rp1 miliar lebih bagi tim siber pungli. Namun hingga kini belum ada pelaku pungli di Kota Bogor yang tertangkap.
Seiring dengan ramainya pemberitaan seputar pungli yang dilaporankan Nuralih kepada Presiden Jokowi, beredar sejumlah video dugaan pungli di Pasar Bogor. (pojoksatu-red)
