BANDUNG – Ratusan mahasiswa tampak sudah memenuhi bagian depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), pada Kamis (14/4). Massa mahasiswa dalam aksi unjuk rasa ini merupakan gabungan dari sejumlah kelompok dan organisasi mahasiswa se-Jawa Barat.
Koordinator unjuk rasa di lapangan dari massa aksi Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Pasundan (Unpas), Reza Jaki mengungkapkan, selain menuntut stabilisasi harga bahan bakar minyak (BBM), pihaknya menyayangkan beberapa kebijakan yang dilaksanakan pemerintah di tengah pandemi saat.
“Lebih daripada itu (bisa melakukan stabilisasi harga BBM) yang kami sesalkan kepada pemerintah adalah, di tengah multikrisis yang terjadi pada saat ini, pemerintah justru melakukan wacana-wacana amandamen 3 periode,” ungkapnya kepada Jabar Ekspres di depan gedung DPRD Jabar, Kamis (14/4).
Selain itu, lanjut Reza, sikap para pejabat yang mendukung wacana tiga periode tersebut pun merupakan sesuatu hal yang amat tidak wajar.
“Kemudian selentingan-selentingan yang disampaikan kabinet-kabinet Jokowi untuk melakukan penundaan pemilu, itu yang kami sesalkan,” ucapnya.
“Itu yang kemudian kami sebagai mahasiswa mengaktivasi gerakan di daerah-daerah untuk disampaikan oleh DPRD Jabar ke DPRD RI,” imbuhnya.
Sementara, massa aksi yang tergabung kurang lebih dari 20 kampus berbeda tersebut, tak hanya berasal dari universitask di wilayah Kota Bandung. “Disambut (juga) oleh teman-teman organisasi aliansi Cipayung Plus,” katanya.
Adapun dalam aksi gabungan yang melibatkan KM Unpas, Aliansi Mahasiswa Jabar Menggugat, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut, serempak melayangkan 5 tuntutan:
1. Menolak kenaikan BBM.
2. Menuntut pemerintah untuk menjaga stabilitas minyak goreng.
3. Menolak wacana amandemen penambahan peroiode.
4. Menolak penundaan wacana pemilu.
5. Menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
“Di tengah proses krisis yang terjadi, selagi pemerintah belum mampu menangani krisis tersebut, kami menolak upaya-upaya pemindahan ibu kota,” sambungnya.
Apabila tuntutan tidak dipenuhi, ia mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Aktivasi gerakan-gerakan daerah disambungkan sampai gerakan berskala nasional.
“Pemerintah di tengah multikrisis, terutama di era pandemi, kami harap pemerintah mampu mewujudkan keinginan masyarakat,” pungkasnya. (zar)
