BANDUNG – Adanya kekurangan realisasi anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) MA negeri dan swasta mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya atau bisa dipaggil Gus Ahad
Berdasarkan Hasil Rapat Dengar Pendapat dengan pihak terkait, terdapat selisih dan kekurangan realisasi anggaran BPMU yang diperuntukan bagi Madrasah Aliyah (MA) dan Swasta.
Untuk realisasi BPMU seharusnya diperuntukan bagi 239.234 siswa, namun pada kenyataannya alokasi anggaran hanya tersedia hanya 142.858. Sehingga ada kekurangan sebesar 96.376 siswa yang belum diberikan BPMU.
Gus Ahad—Sapaan Abdul Hadi Wijaya mengatakan, kekurangan anggaran BPMU sekitar Rp67 Miliar. Dewan sudah sepakat bahwa anggaran ini akan dimasukan ke dalam APBD 2022.
Adanya temuan kali ini harus jadi pelajaran bagi semua pihak, karena menyangkut Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun 2022 dan rencana perubahannya.
Ketika datanya terkait besaran APBD, semua pihak harus sangat hati-hati. Ini menyangkut ribuan sekolah dan madrasah.
‘’Harus sama-sama saling mendukung untuk kebaikan warga Jawa Barat,” tegas Gus Ahad usai memimpin RDP.
Sebelumnya, Gus Ahad secara konsisten memberikan perhatian secara khusus terhadap BPMU untuk MA negeri dan swasta.
Proses pengupayaan BPMU sendiri telah dimulai sejak zaman Gubernur Ahmad Heryawan, lalu dilanjutkan oleh suksesornya Ridwan Kamil tahun 2020 lalu.
Gus Ahad yang menjabat sekretaris MPW PKS Jabar ini mengajak semua pihak melakukan langkah-langkah konstruktif untuk menanggulangi polemik pemenuhan bantuan hibah untuk siswa Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta se-Jawa Barat.
Untuk itu, Komisi V DPRD Jawa Barat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Bappeda, Inspektorat, perwakilan kepala sekolah MA yang tergabung dalam Forsikmas dan KKMA Jawa Barat di Ruang Rapat Komisi V, Senin (11/4).
‘’Pemprov Jawa Barat, harus memenuhi BPMU MA negeri dan swasta sebesar Rp700 ribu tanpa terkecuali,’’pungkas Gus Ahad. (red).
