Jabarekspres.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebetulnya bisa saja memenuhi salah satu tuntutan massa aksi, terkait pemberian sanksi bagi sejumlah menteri yang sempat mendukung wacana presiden 3 periode.
Pasalnya, isu yang mereka gulirkan ke permukaan publik tersebut ternyata sampai-sampai menciptakan kegaduhan. Hal demikian terlihat dengan munculnya mobilisasi aksi unjuk rasa dari mahasiswa yang terjadi di beberapa kota se-Indonesia.
Diketahui sebelumnya, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) dan Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) serempak menuntut pemberian sanksi terhadap menteri yang mendukung wacana presiden tiga periode.
“Meminta presiden Jokowi menjatuhkan sanksi kepada menteri-menterinya yang terbukti mendukung wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan,” ungkapnya dalan keterangan tertulis yang diterima Jabar Ekspres, Senin (11/4).
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Al-Ghiffari, Deny Rismansyah mengungkapkan, soal pemberian sanksi ituit memang berada di bawah kewenangan presiden. Dia yang memutuskan. Nasib menteri sepenuhnya berada di tangan kepala negara tersebut.
“Normatifnya kembali jadi hak prerogatif presiden yang menentukan. Hak prerogatif ini juga bukan berarti ‘suka-suka’,” ungkapnya saat dihubungi Jabar Ekspres, Rabu (13/4).
“Harus mempertimbangkan juga aspirasi yang berkembang di masyarakat dan mahasiswa. (Misalnya, red) perihal pemberian sanksi kepada beberapa menteri yang sempat mempromosikan perpanjangan 3 periode,” jelasnya.
Kendati begitu, kata Deny, kembali lagi, keputusan tergantung presiden: mau tidak mengambil langkah itu? Lantaran menurutnya saat ini muncul aspirasi dari mahasiswa yang keras ‘mengutuk’ aksi menteri-menteri tersebut.
“Hak itu mau dipakai atau enggak sama presiden? Kalau ingin menunjukkan kesungguhan, sebetunya (presiden) bisa melakukan reshuffle menteri,” ujarnya.
Hal tersebut dinilai sepadan lantaran sudah menciptakan kegaduhan di masyarakat.
“Kalau mau memperjelas supaya mendapatkan poin positif dari mahasiswa. Reshuffle (menteri, red) salah satu yang bisa dilakukan,” imbuhnya.
Dia menambahkan bahwa dengan dipilihnya opsi demikian, tidak dapat dipungkiri kelak Presiden Jokowi bakal memiliki penilaian positif, bukan hanya dari mahasiswa melainkan juga masyarakat. (zar)
