BANDUNG – Nihilnya sosialisasi menteri akan pemahaman kenaikan harga BBM pada masyarakat memicu amarah publik. Bahkan, Presiden Jokowi menegur persoalan ini pada siaran Youtube Sekretariat Presiden Rabu (6/4) kemarin.
Rasa kecewa Presiden Jokowi menimbulkan pertanyaan, apakah ada celah untuk rombakan kabinet?
Menanggapi hal tersebut, Muradi, Guru Besar Ilmu Politik & Keamanan UNPAD (Universitas Padjajaran), mengatakan bahwa pertimbangan presiden akan perombakan kabinet pasti sudah ada.
“Pasti ada (pertimbangan merombak kabinet). Apalagi ini ada beberapa hal yang fatal, sangat mungkin ada perubahan kabinet. Saya kira memungkinkan, tinggal urgensinya apa buat presiden, misalnya itu kan menyangkut soal kebutuhan (masyarakat),” ujar Muradi saat dihubungi Jabar Ekspres, Kamis (7/4).
Persoalan minimnya komunikasi ini, menurutnya berdampak pada terganggunya kinerja Presiden.
“Ya otomatis dong (kinerja presiden terganggu, red). Karena dengan (masalah buruknya sosialisasi, red) begitu kan warga merasa tidak bisa menjangkau. Tapi yang seperti saya bilang, kenaikan harga BBM dan kenaikan minyak goreng tidak berdiri sendiri, ada yang menjadi trigger (pemicu),” papar Muradi.
Dia menambahkan, menteri harus proaktif memberikan stimulasi dan solusi alternatif agar bisa meredam kemarahan publik.
“Salah satunya cara untuk bisa mengurangi kemarahan publik, menteri-menteri harus proaktif. Memberikan stimulasi, memberikan solusi alternatif terkait dengan kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM,” kata Muradi.
“Itu kan yang terjadi sekarang. Orang-orang marah, seolah presiden salah, padahal ‘kan ada masing-masing kementerian yang bisa melakukan tanggung jawab itu sendiri,” tambahnya.
Muradi memaparkan, evaluasi perombakan kabinet mungkin saja terjadi. Kemudian mencari apa yang menjadi masalahnya.
“Mungkin ada evaluasi tentang bagaimana mereshuffle (merombak susunan) atau mengganti kabinet yang ada, tinggal kemudian evaluasi, kira-kira apa sih yang jadi masalah? Kalau dianggap masalahnya ada di kementerian ya kementerian harus bisa menjelaskan masalahnya ke publik,” imbuhnya.
Muradi berpendapat, pada isu kenaikan harga BBM ini, poin penting alasan kenaikan tidak sampai ke publik.
“Bisa jadi ada sosialisasi, tapi poin pentingnya misalnya gak sampai ke level bawah, yaitu publik. Misalnya ada bentuk komunikasi yang tidak berjalan,” paparnya.
