Dalam klaimnya, itu, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bila dukungan penundaan pemilu yang disuarakan masyarakat hasil dari analisis big data yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya pemerintah telah memantau percakapan 110 juta orang di media sosial.
Hasilnya, masyarakat enggan pemerintah mengeluarkan Rp110 triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024 mengingat masih masa pandemi Covid-19.
Selain Luhut, beberapa waktu yang lalu isu penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin.
Saat itu, Gus Muhaimin, mengatakan dirinya akan mengusulkan Pemilu 2024 agar diundur maksimal dua tahun. Dia akan membicarakan usulan ini ke Jokowi dan pimpinan partai.
“Saya mengusulkan (pelaksanaan) Pemilu 2024 ditunda, satu atau dua tahun,” kata dia.
“Saya (akan) sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden,” ujar mantan Menteri Tenaga kerja (Menaker) itu menambahkan.
Kendati menyuarakan penundaan Pemilu 2024, Muhaimin mengaku belum bisa memastikan apakah usulan pribadinya ini bisa diterima semua stakeholder di politik atau tidak.
“Ya, nanti kita lihat saja, apakah mungkin bisa diundur atau tidak,” ucap Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) itu.
Selang sehari, Ketua Umum PAN (Partai Amanat Nasional) Zulkifli Hasan pun mempunyai pandangan yang sama dengan Gus Muhaimin soal memundurkan jadwal Pemilu 2024 mendatang.
“Dengan mempertimbangkan berbagai hal, serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” katanya menandaskan.***
