Pemerintah Harus Hentikan Izin Ekspor CPO

Setia Mulyawan, Pengamat Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengatakan pemerintah harus tegas melarang izin ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit. (Istimewa)
Setia Mulyawan, Pengamat Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengatakan pemerintah harus tegas melarang izin ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit. (Istimewa)
0 Komentar

SOREANG – Masyarakat dihadapkan pada gejolak perubahan harga komoditi yang sangat vital dan pokok yang setiap hari dibutuhkan masyarakat beberapa bulan ini.

Hal tersebut dikatakan, Setia Mulyawan, Pengamat Ekonomi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, saat di konfirmasi melalui telephone seluler.

“Dalam beberapa bulan ini, kita sama-sama tahu bahwa masyarakat dihadapkan pada berbagai gejolak perubahan harga yang signifikan beberapa komoditi. Bahkan yang mengalami lonjakan merupakan komoditi-komoditi yang justru sangat vital dan pokok yang setiap hari dibutukan oleh masyarakat,” kata Setia.

Baca Juga:Penyebab Jatuhnya Pesawat China Eastern Airlines Segera Terungkap, Dua Kotak Hitam Telah DitemukanPengurus Depicab SOKSI Kabupaten Bandung Resmi Dilantik

Dikatakan Setia, pada akhir Desember lalu, ada kenaikan harga gas LPG, minyak goreng, dan kedelai. Namun tidak berhenti di Desember, kenaikan gas pun kembali terjadi pada Maret 2022.

“Ini semua berdampak pada efek turunannya, jadi kalau sudah minyak dan gas itu yang mengalami kenaikan, maka beberapa produk bahan pokok lainnya ikut mengalami kenaikan,” ungkapnya.

“Nah ini sebetulnya kalau bagi saya dan amatan saya, pertama ada sesuatu agenda besar yang harus diselesaikan dalam persoalan perekonomian secara makro, jadi kalau dalam istilah ekonomi ini ujian bagi sistem pasar,” tambahnya.

Dia juga menjelaskan, apabila sistem pasar diberlakukan pada mekanisme permintaan penawaran, maka masyarakat yang jadi korban, karena harga ditentukan oleh mekanisme pasar.

Sementara, kata Setia, tidak semua masyarakat bisa mengikuti kenaikan harga tersebut, karena sebagian masyarakat pendapatan terbatas, sehingga kenaikan harga itu menjadi beban bagi mereka.

Menurutnya, ketika ditarik jadi terpusat sentralistik pijakan harga ditetapkan oleh pemerintah. Namun pemerintah juga tidak kuat menanggung beban subsidi yang harus dikeluarkan, karena ada disparitas harga.

“kita kan sekarang sistem ekonomi terbuka jadi nggak mungkin kita bisa melepaskan diri dari sistem perdagangan internasional, ketika harga pasar tinggi sementara pemerintah meminta harga jualnya rendah, sehingga selisih harga itu harus ditanggung oleh pemerintah,” katanya.

Baca Juga:Sekjen Partai Golkar Minta Seluruh Organisasi Sayap Bergerak dengan Target Menang !Juni Mendatang Browser Internet Explorer akan Dimatikan

“Tetapi, kalau terlalu banyak dan terlalu lama, maka pemerintah tidak akan kuat, oleh karena sekarang saatnya kita untuk mengevaluasi sistem ekonomi yang selama ini di terapkan,” sambungnya.

Setia pun memberikan saran, agar perekonomian ini kembali ke kita konstitusi, bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara.

0 Komentar