JAKARTA – Partai NasDem mengingatkan agar semua pihak dapat bijak dan tidak melakukan manipulasi hasil lembaga survei soal penundaan Pemilu 2024.
Lebih jauh, Partai NasDem juga menegaskan bila partainya tetap berkomitmen untuk menjaga marwah konstitusi dan menolak tegas usulan penundaan Pemilu 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustopa menyikapi hasil lembaga Survei Indonesia (LSI) soal sikap publik soal penundaan Pemilu.
Sebagai informasi, berdasarkan survei yang dirilis LSI didapatkan hasil bila tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggi.
Kendati begitu, dalam survei itu juga diketahui publik menolak penundaan Pemilu 2024 seperti ide dari Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.
“Jangan dimanipulasi seakan-akan publik menghendaki penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Saan dilansir dari JPNN.com.
Partai NasDem, ditegaskan Saan Mustopa, tak sepakat bila Pemilu 2024 ditunda.
Sebab, lanjut dia, konstitusi mengharuskan pesta demokrasi di Indonesia tetap dilangsungkan sekali dalam kurun waktu lima tahun.
Saan Mustopa juga menerangkan, konstitusi juga menyatakan seseorang hanya bisa menjabat Presiden RI selama dua periode.
“Sekali lagi, NasDem taat kepada konstitusi, setia, dan akan jalankan apa yang diamanatkan konstitusi,” tutur dia.
Untuk diketahui, temuan LSI menyatakan 66,3 responden puas atas kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia sejak 2014.
Hanya 29,9 persen responden yang tidak puas atas kinerja Jokowi. Sisanya sebanyak 3,8 persen menyatakan tidak tahu.
Dalam survei yang sama menyatakan responden banyak yang menolak usul penundaan Pemilu 2024 seperti dikemukakan petinggi parpol belakangan ini.
Sebanyak 70,7 persen responden menginginkan Presiden Jokowi tetap mengakhiri jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu karena Covid-19 belum mereda.
Hanya 20,3 persen responden yang merasa sepakat Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya karena pandemi belum berakhir di tanah air. Sisanya 9 persen menyatakan tidak tahu.
Kemudian dalam survei yang sama menyatakan sebanyak 68,1 persen responden ingin Jokowi mengakhiri masa jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu soal pemulihan ekonomi.
Sebanyak 24,1 persen responden menyatakan jabatan Presiden Jokowi perlu diperpanjang demi memulihkan perekonomian akibat pandemi.
