PKB Gagal Rebut Hati Warga NU, Kenapa?

JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya berada di urutan ke tiga sebagai partai politik (parpol) yang dipilih warga Nahdlatul Ulama (NU).

Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Lembaga Survei Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS).

Sesuai hasil survei yang dilakukan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, itu, suara PKB kalah dengan Partai Gerindra dan juga PDIP.

Sebagaimana diketahui, PKB merupakan partai yang lahir dari rahim organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam kiprahnya, partai politik yang kini dipimpin oleh Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin itu begitu sangat ditunggu oleh warga Nahdliyin.

Partai berlambang bola dunia dan bintang sembilan itu bahkan kerap diharapkan Nahdliyin agar memberikan solusi dan mendorong kebijakan pro rakyat.

Direktur Eksekutif CSIIS Moh Sholeh Basyari pun menjelaskan hasil survei yang beberapa waktu lalu dilakukan jajarannya soal elektabilitas partai politik.

Moh Sholeh Basyari mengatakan di tiga provinsi meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang menjadi basis nahdiyin itu justru PKB berada di bawah Gerindra dan PDI Perjuangan.

“PKB juga berada di posisi ketiga di Jawa Timur, dibandingkan Pemilu 2019 di posisi kedua, bahkan 2014 menjadi partai pemenang di Jawa Timur,” kata dia, dilansir dari JPNN.com.

Direktur Eksekutif CSIIS itu menambahkan, ada dua sisi yang bisa dilihat dari hasil survei itu.

Di satu sisi, kata Moh Sholeh Basyari, PKB dituntut menjadi mandiri dan tidak hanya mengandalkan NU sebagai lumbung suara di pemilu.

Selain itu, lanjut dia, harus ada pergantian pimpinan PKB. Alasannya, pengurus partai pimpinan Abdul Muhaimin Iskandar itu tidak mampu memperluas basis dukungan.

“Harus ada pergantian top leader ketika tidak bisa melakukan itu, tidak melakukan penguatan PKB,” ucap Direktur Eksekutif CSIIS itu.

“(PKB) selalu bersandar dan tidak bisa memahami fenomena perubahan yang terjadi, otomatis harus dikembalikan pada yang punya dan itu PBNU,” kata Moh Sholeh Basyari menandaskan.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan