JAKARTA – Banyak terjadi kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada anak membuat Partai Perindo bergerak untuk melakukan pendampingan dan perlindungan.
Ketua Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo Jeannie Latumahina mengatakan, Partai perindo berkomitmen terus membela dan melindungi perempuan dan anak demi masa depan Indonesia Sejahtera.
Komitmen Partai Perindo itu diwujudkan dengan penguatan pendampingan korban dan dorongan penuh atas penindakan hukum para pelaku kekerasan serta pelecehan terhadap perempuan dan anak.
“Partai Perindo akan terus menerus mempelopori gerakan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Membela sepenuhnya serta bekerja sama baik dengan kementerian terkait maupun aparat penegakan hukum,” kata Jeannie, Selasa (15/2)
Sebagai contoh, Timnya membela dan menegakkan hak perempuan korban pelecehan seksual atas kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Kediri, Jawa Timur.
Mirisnya, korban yang berusia 12 tahun itu diperkosa oleh 9 orang pelaku, 4 orang di antaranya adalah teman ayah korban.
“Empat orang adalah teman bapak korban, dan kelima orang sisanya merupakan orang lain yang dilakukan di tiga tempat yang berbeda,” kata Jeannie.
Dia menegaskan, pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) Kediri akan mengawal korban sampai kejadian tersebut diusut tuntas pihak kepolisian.
“Siapa pun yang menangani kasus ini harus berpihak terhadap UU terkait perlindungan perempuan dan anak Indonesia,” ujar Jeannie.
Pendampingan itu dilakukan sebagai salah satu bentuk wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap perempuan dan anak guna menjaga generasi penerus bagi masa depan Indonesia sejahtera.
“Kami akan terus bersama rakyat bahu membahu untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Sejahtera,” ujarnya.
Hal itu juga dilatarbelakangi keprihatinan atas semakin maraknya kasus kekerasan pada perempuan, khususnya anak di bawah umur.
“Ini agar perempuan dan anak lebih memiliki kekuatan dalam kehidupannya, baik dalam setiap aktivitas keseharian di dalam rumah, ruang publik, dunia pendidikan maupun lingkungan kerja,” papar Jeannie Latumahina. (red)
