“Saya sudah tekankan kepada Disperindag Provinsi Jawa Barat supaya stok lama itu ditarik dan diganti dengan stok yang subsidi pemerintah, supaya tidak ada alasan lagi menghabiskan stok lama,” katanya.
Dalam rapat koordinasi yang akan dilaksanakannya, Dicky pun akan menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan distribusi minyak goreng di lapangan, jangan sampai terjadi penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Terkait pemantauan dan pengawasan, memang itu tidak hanya kepolisian tapi masyarakat juga harus memantau pelaksanaan kegiatan subsidi ini namun kita nanti tetap akan berkoordinasi dengan APH,” pungkasnya. (yul)